Wagub Sulsel Dorong Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Makassar – Akses perbankan di Sulawesi Selatan kini kian meluas menyentuh berbagai lapisan warga. Namun, pemahaman mendalam masyarakat mengenai instrumen finansial masih memerlukan perhatian serius. Kesenjangan ini menjadi sorotan utama dalam pembukaan Financial Expo (FIN Expo) Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Atrium Mall Trans Studio Makassar, Sabtu (3/10/2026).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi hadir membuka agenda tahunan tersebut secara resmi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas lembaga dipacu guna mempersempit jurang perbedaan antara akses dan pemahaman finansial.
“Inklusi keuangan menjadi peran yang sangat vital dalam mendorong akselerasi ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan aman, khususnya bagi para pelaku UMKM kita. Lewat FIN Expo ini, kita berharap gap antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat bisa makin diperkecil,” ujar Fatmawati.
Jurang Pemahaman dan Akses Legal
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi perbankan di Sulsel tercatat menembus 94 persen. Sebaliknya, indeks literasi masyarakat baru berada di kisaran 61 persen. Selisih sekitar 33 persen ini menandakan bahwa banyak pengguna layanan perbankan belum memahami hak, kewajiban, serta risiko produk secara memadai.
Fatmawati mengingatkan bahwa kepemilikan rekening atau transaksi digital harus diimbangi kecerdasan memilih instrumen yang aman. Selain itu, masyarakat diminta menjauhi jebakan pinjaman maupun investasi bodong.
“Mari kita kenali produk keuangan yang legal. Tidak ada lagi produk kita terjebak dengan produk yang ilegal, sehingga membuat masyarakat kita sengsara,” kata Fatmawati.
Selanjutnya, ia meminta lembaga pembiayaan tidak hanya fokus menghimpun nasabah baru. Lembaga perbankan dituntut lebih aktif turun mengedukasi warga hingga ke akar rumput.
“Ini mungkin yang harus kita highlight bersama, bahwa belum paham, belum tahu soal literasi keuangan. Padahal sebenarnya teman-teman dari perbankan ataupun yang memberi akses permodalan ini lebih harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita melek literasi keuangan,” ujarnya.
“Dan kepada para pelaku industri jasa keuangan, mari terus memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok serta menghadirkan inovasi produk yang inklusif, ramah masyarakat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau serta berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” katanya.
Sinergi Program dan Akselerasi UMKM
Sinergi FIN Expo 2026 melibatkan OJK, FKIJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemerintah daerah. Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin menyampaikan bahwa TPAKD Sulsel telah menggelar 198 kegiatan edukasi sepanjang 2026 hingga triwulan II. Agenda ini menjangkau jutaan peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Selain itu, program pembiayaan terarah terus digulirkan untuk membendung praktik rentenir. Skema Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (PHINISI) tercatat menyalurkan plafon Rp1,18 triliun bagi 34.084 debitur. Di samping itu, klasterisasi UMKM berhasil menggerakkan 1.611 klaster dengan total kredit Rp644,46 miliar.
Ketua Panitia FIN Expo 2026 sekaligus RCEO BRI Regional Office 15 Makassar Riza Pahlevi memaparkan, pameran menargetkan 25.000 pengunjung dengan menghadirkan 28 stan perbankan.
“Jadi mereka tidak hanya memiliki akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan penggunaannya sesuai kebutuhan,” kata Ketua Panitia yang juga Regional CEO BRI Regional Office 15 Makassar Riza Pahlevi di Makassar, Sabtu.
“Melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat semakin mengenal industri jasa keuangan, memahami produk yang tersedia, serta semakin bijak dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan,” kata Riza.
Pada akhirnya, penguatan literasi diharapkan mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi Sulsel yang mencapai 5,59 persen. Lewat pemahaman yang tepat, kemudahan akses modal legal dipastikan dapat menjadi lokomotif kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.
