Pemerintah Siapkan Skema 1 Juta Rumah Vertikal, Libatkan Kementerian BUMN
Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema pembangunan satu juta unit rumah vertikal dengan melibatkan Kementerian BUMN. Gagasan ini bertujuan mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta unit.
“Kami sedang menyusun skema pembangunan satu juta rumah vertikal, yang juga telah kami bahas bersama Menteri BUMN Erick Thohir,” ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (6/8). Dikutip dari antaranews.com
Sebagai bagian dari rencana tersebut, pemerintah mewacanakan pembentukan lembaga offtaker serupa Perum Bulog, namun khusus untuk sektor perumahan subsidi. Lembaga ini diharapkan dapat menyerap hasil pembangunan rumah yang dilakukan oleh para pengembang dan kontraktor, terutama dari perusahaan BUMN.
“Dengan adanya lembaga offtaker, berapa pun rumah yang dibangun bisa langsung diserap. Ini penting agar tidak muncul persoalan pemasaran, karena yang ada nanti hanyalah antrean,” tambahnya.
Fahri menjelaskan bahwa konsep “Bulog Perumahan” ini akan mengambil rumah dari para produsen yang membangun hunian sosial atau subsidi dengan izin dari pemerintah. Keberadaan offtaker ini juga diyakini dapat menurunkan harga rumah subsidi melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), tanpa merugikan para pengembang.
Agar distribusi rumah subsidi lebih tepat sasaran, Fahri menekankan pentingnya penguatan sistem data nasional. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas penerima bantuan.
“Kita ingin antrean penerima bantuan bisa transparan dan profesional, berdasarkan sistem yang digital, bukan berdasarkan suka atau tidak suka pejabat,” tegasnya.
Dengan skema ini, pemerintah menargetkan pembangunan hunian yang lebih terstruktur dan adil, demi menurunkan angka kekurangan rumah nasional secara signifikan.
