Pemerintah Pertimbangkan Larangan Impor Singkong, Presiden Prabowo Dukung Perlindungan Petani
JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok rencana pengendalian impor ubi kayu (singkong) dan produk turunannya demi melindungi petani lokal dari gempuran produk luar negeri. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, usulan larangan terbatas (lartas) terhadap impor singkong tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kini memasuki tahap pembahasan lanjutan.
“Keputusan itu sudah kami sampaikan dalam rapat terbatas kepada Bapak Presiden. Arahan beliau jelas: lindungi petani dalam bentuk apa pun,” ujar Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Dikutip dari bisnis.com
Amran menjelaskan, pembahasan regulasi tersebut juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hingga kini, pemerintah masih menimbang dua opsi kebijakan: pelarangan terbatas atau pengenaan tarif impor.
“Masih kami pertimbangkan, bisa lartas atau tarif. Keputusannya segera diambil dalam waktu dekat,” kata Amran tanpa menyebutkan waktu pasti penerbitan regulasi tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui surat permohonan bernomor B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025, telah mengusulkan perlunya langkah perlindungan bagi petani singkong dalam negeri. Surat tersebut menyebutkan bahwa peningkatan impor ubi kayu dan produk turunannya, seperti tepung tapioka, telah menyebabkan anjloknya harga jual hasil panen petani lokal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya lonjakan volume impor singkong dari tahun 2023 ke 2024. Amran menilai kondisi ini mengganggu keseimbangan pasar dalam negeri dan mengancam keberlangsungan usaha tani singkong.
“Kami ingin menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus mendorong penggunaan bahan baku lokal. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung hilirisasi industri,” tegas Amran.
Pemerintah berharap kebijakan pengendalian impor ini dapat menjadi solusi strategis yang berpihak pada petani dan memperkuat fondasi pertanian nasional di tengah tantangan global.
