Menko PM Soroti Sempitnya Ruang UMKM di Tengah Ritel Modern
Jakarta – Ekspansi jaringan gerai komersial kini semakin menekan napas pelaku usaha akar rumput. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyoroti terbatasnya ruang bersaing bagi warung, toko kelontong, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah dominasi ritel modern.
Kondisi ketimpangan pasar tersebut menjadi sinyal mendesak untuk segera membenahi struktur perekonomian nasional. Selanjutnya, negara perlu merancang regulasi adil agar unit usaha skala kecil memiliki kesempatan tumbuh yang setara.
Menko PM mencontohkan fenomena ketangguhan warung Madura yang terbukti sanggup bertahan di hadapan gempuran ritel besar, seperti Alfamart dan Indomaret. Meskipun beroperasi dengan modal terbatas, model usaha mandiri tersebut menunjukkan daya tahan tinggi apabila memperoleh ruang gerak yang memadai.
“Warung Madura, meskipun kecil, berani bersaing dan bertanding dengan Alfamart. Ini menunjukkan bahwa usaha kecil bisa tetap eksis,” ucap Menko Muhaimin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Tetapi, kita harus melihat persoalan yang lebih besar, karena banyak toko kelontong, pengusaha kecil, dan UMKM yang perlahan-lahan rontok,” sambungnya.
Evaluasi Model Koperasi dan Arah Transformasi Ekonomi
Menghadapi fenomena rontoknya ribuan toko kelontong rakyat, pemerintah memandang situasi ini sebagai masalah struktural serius. Selama ini, berbagai skema penguatan ekonomi, termasuk koperasi dan program pendampingan, dinilai belum cukup tangguh mengangkat skala usaha kecil.
Oleh sebab itu, Menko Muhaimin memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memulai evaluasi menyeluruh lewat agenda transformasi bangsa. Langkah strategis ini mengembalikan kiblat pembangunan nasional pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 guna memperkuat kehadiran negara.
Salah satu fokus pembenahan utama terletak pada tata kelola sumber daya alam, termasuk penerapan kebijakan satu pintu ekspor. Pengelolaan kekayaan alam negara wajib diarahkan agar manfaat ekonominya mengalir luas bagi rakyat banyak, bukan hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Koperasi Pesantren Jadi Motor Baru Ekonomi Rakyat
Di tengah arus perubahan kebijakan tersebut, pemerintah mendorong koperasi pesantren sebagai percontohan keberhasilan penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, lembaga ekonomi berbasis komunitas ini wajib dikelola secara profesional dengan prinsip kepemilikan terbuka.
“Kepemilikan harus terbuka, seterbuka-terbukanya, sehingga ada pertanggungjawaban, rasa memiliki, dan tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga. Koperasi juga harus memiliki semangat untuk mencari keuntungan agar bisa tumbuh dan berkembang,” tegasnya.
Selain itu, koperasi pesantren diharapkan tidak mengulangi kegagalan model usaha rakyat pada masa lalu. Lembaga ini harus bertransformasi menjadi entitas bisnis produktif yang mampu memperluas lapangan kerja sekaligus merebut pangsa pasar domestik.
Pada akhirnya, perubahan arah kebijakan pembangunan perlu disambut kesiapan masyarakat dalam membangun ekosistem usaha yang kokoh. Sinergi ini akan memastikan pelaku UMKM dan koperasi mampu berdiri tegak sebagai tuan rumah di negeri sendiri, bukan sekadar menjadi penonton.
