Kampung Haji Indonesia di Makkah Resmi Terwujud, Aset Strategis untuk Kedaulatan Ekonomi Haji
JAKARTA — Upaya Pemerintah Indonesia menghadirkan Kampung Haji Indonesia di kawasan Takher, Makkah, Arab Saudi, akhirnya terealisasi. Megaproyek strategis ini ditandai dengan akuisisi Hotel Novotel Takher dan lahan seluas sekitar lima hektare oleh Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) bersama mitra lokal, Thakher Development Company (TDC), atas instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai kawasan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan, serta perlindungan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Proyek ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menggeser pola belanja sewa akomodasi menjadi kepemilikan aset jangka panjang di Tanah Suci.
Kompleks Hotel Novotel Takher yang terdiri atas tiga menara dipastikan siap menampung jamaah pada musim haji 2026. Dengan total 1.461 kamar, hotel ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 4.383 jamaah haji dan umrah asal Indonesia.
Ke depan, pemerintah berencana menambah 13 menara baru di lahan sekitar, sehingga total kapasitas Kampung Haji Indonesia dapat mencapai sekitar 24 ribu jamaah. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti restoran berkapasitas 500 orang di setiap menara, tujuh ruang pertemuan untuk operasional haji, pusat kebugaran, serta musala terpisah bagi jamaah laki-laki dan perempuan.
Dari sisi aksesibilitas, lokasi Kampung Haji Indonesia tergolong strategis. Jamaah hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit berjalan kaki menuju Masjidil Haram atau tiga menit menggunakan bus melalui Jembatan Alhujun yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Kawasan Thakher City sendiri berada sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram, Makkah.
Realisasi proyek ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa. Ia menilai, selama puluhan tahun dana haji Indonesia yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah habis untuk menyewa properti milik pihak asing.
“Selama puluhan tahun kita hanya menjadi penyewa. Dengan akuisisi ini, kita melakukan transformasi besar dari belanja konsumtif menjadi investasi produktif. Kepemilikan aset ini adalah bentuk kedaulatan ekonomi haji kita di Tanah Suci,” ujar Erwin Aksa dalam keterangan persnya, Senin (29/12/2025). Dikutip dari tribunnews.com
Sebagai legislator berlatar belakang pengusaha, Erwin melihat adanya efek berganda yang signifikan dari proyek ini. Selain menekan fluktuasi biaya sewa yang berdampak pada stabilitas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), kepemilikan aset juga membuka peluang masuknya produk UMKM Indonesia ke dalam rantai pasok ekosistem hotel, mulai dari makanan hingga bumbu olahan.
Dengan jumlah jamaah umrah Indonesia yang mencapai sekitar 1,2 juta orang per tahun, potensi pendapatan di luar musim haji dinilai sangat menjanjikan. Namun demikian, Erwin mengingatkan pentingnya pengelolaan yang profesional dan berstandar internasional.
“Perlu manajemen pengelolaan hotel yang profesional bertaraf internasional dengan melibatkan BUMN perhotelan serta memastikan layanan setara hotel bintang lima,” kata putra sulung pendiri Bosowa Corporindo, Aksa Mahmud, tersebut.
Ia juga mengusulkan agar keuntungan dari pengelolaan Kampung Haji Indonesia diinvestasikan kembali untuk menambah aset di Madinah, sehingga Indonesia dapat mengendalikan rantai akomodasi jamaah secara lebih mandiri.
Erwin menegaskan DPR RI akan terus mengawal proyek ini agar memberikan manfaat nyata bagi jamaah dan negara. “Kami di Komisi VIII akan mengawal aspek legalitas dan keberlanjutan investasi ini. Target kita jelas: jamaah mendapatkan fasilitas terbaik dengan harga lebih rasional, dan negara memperoleh nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Gagasan pembangunan Kampung Haji Indonesia sendiri muncul dari Presiden Prabowo Subianto setelah mencermati tingginya angka jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Pada musim haji 2025, tercatat 447 jamaah Indonesia meninggal dunia, sebagian besar akibat faktor kesehatan.
Pemerintah pun bergerak cepat. Pada awal Agustus 2025, Menteri Investasi/Kepala BKPM saat itu, Bahlil Lahadalia, bersama Kepala BP Haji yang kini menjabat Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan survei terhadap delapan plot tanah yang direkomendasikan otoritas Arab Saudi. Puncaknya, pada Desember 2025, dilakukan akuisisi Novotel Makkah Thakher City beserta 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare.
