Ekonomi Syariah Indonesia Naik ke Peringkat Tiga Dunia, Aset Bank Syariah Tembus Rp1.000 Triliun
Perkembangan ekonomi syariah Indonesia sepanjang 2025 terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan global. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan ekosistem ekonomi syariah terkuat di dunia.
Dalam laporan tersebut, Indonesia mencatat keunggulan di sejumlah sektor. Pada fesyen Muslim, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia, sementara keuangan syariah berada di posisi keempat. Namun, kinerja di sektor makanan halal, kosmetik halal, serta media dan hiburan Muslim masih tertahan di peringkat keenam. Adapun sektor obat-obatan halal berada di posisi kedelapan global.
Dari sisi investasi, Indonesia menorehkan capaian signifikan. Sepanjang 2023, nilai investasi halal Indonesia tercatat mencapai 1,6 miliar dolar AS dari 40 transaksi, menjadikannya yang tertinggi di dunia. Capaian ini melampaui Uni Emirat Arab yang berada di posisi kedua dengan nilai investasi sebesar 1,53 miliar dolar AS.
Meski demikian, laporan SGIE mencatat bahwa aliran investasi tersebut masih terkonsentrasi pada sektor digital dan media Islami. Sementara itu, sektor strategis seperti kosmetik halal dan fesyen Muslim justru belum menarik investasi yang sebanding, meskipun permintaan pasar terus mengalami peningkatan.
Wakil Presiden RI periode 2019–2024, KH Ma’ruf Amin, menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi ekonomi syariah nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia memulai pengembangan ekonomi syariah dari posisi yang relatif tertinggal sebelum akhirnya menunjukkan kemajuan signifikan.
“Kita memulai dari peringkat 10, kemudian naik ke 8, 5, dan sekarang 3. Ke depan, kita ingin sampai ke peringkat pertama,” ujar Ma’ruf beberapa waktu lalu. Dikutip dari republika.co.id
Untuk mempercepat lompatan tersebut, Ma’ruf menilai perlu adanya terobosan kelembagaan, salah satunya dengan membentuk Badan Ekonomi Syariah yang akan menggantikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Lembaga ini dinilai lebih fleksibel dan mampu menyentuh langsung aktivitas ekonomi riil.
“Kalau sebelumnya pendekatannya birokratis, badan ini nanti akan lebih luwes dan langsung menyentuh kegiatan ekonomi nyata,” katanya.
Sementara itu, dari sektor keuangan syariah, industri perbankan syariah nasional mencatat tonggak sejarah dengan total aset menembus Rp1.000 triliun. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sejak perbankan syariah hadir di Indonesia sekitar tiga dekade lalu.
Kendati demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif stagnan di kisaran 7 persen, mencerminkan bahwa pertumbuhan aset belum sepenuhnya sejalan dengan peran strategisnya dalam perekonomian nasional.
Peneliti CSED INDEF, A. Hakam Najah, mengingatkan bahwa tantangan perbankan syariah ke depan juga dipengaruhi dinamika global. Ia menyoroti lonjakan harga emas sebagai indikator meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia.
“Dalam kurun 2016 hingga 2025, harga emas naik hingga 318 persen. Bahkan dalam satu tahun terakhir, dari 2024 ke 2025, kenaikannya mencapai 73 persen, yang merupakan lonjakan tahunan terbesar sejak 1979,” ujarnya.
Di dalam negeri, kontribusi perbankan syariah terhadap pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai masih belum optimal. Padahal, UMKM mencakup sekitar 99 persen unit usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Survei Mandiri Business Survey 2025 menunjukkan bahwa meski omzet UMKM meningkat, laju pertumbuhannya melambat dan tekanan penurunan omzet semakin dalam sepanjang 2025. Hakam menilai, pembiayaan syariah perlu diarahkan lebih kuat ke sektor produktif.
“Ke depan, target KUR syariah perlu ditingkatkan dari sekitar Rp300 triliun menjadi Rp500 triliun agar dampaknya lebih terasa bagi perekonomian,” pungkasnya.
