Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid Didorong, Sasar 12.000 Masjid Muhammadiyah
JAKARTA — Pemerintah mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid dengan menggandeng Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Kementerian Koperasi dan UKM. Program ini menyasar sekitar 12.000 jaringan masjid Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai pusat penggerak ekonomi umat.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Setiawan Ichlas, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.
“Ini menjadi langkah strategis untuk menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global pada tahun 2026,” ujar Setiawan dalam kegiatan Refleksi Ekonomi dan Doa Bersama Menjelang Tahun Baru 2026 di Lemdiklat Polri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025). Dikutip dari fajar.co.id
Dalam program tersebut, Utusan Khusus Presiden akan berperan sebagai katalisator yang menghubungkan sektor perbankan dengan koperasi, termasuk unit-unit usaha yang dikelola oleh masjid. Momentum ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan dengan Kementerian Koperasi dan UKM.
Kerja sama ini difokuskan pada penguatan koperasi serta pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional ke depan.
Acara refleksi tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Buku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan, yang memuat laporan pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden selama satu tahun terakhir, gambaran kondisi ekonomi nasional dan global, serta rekomendasi strategis program kerja tahun mendatang.
“Acara ini menjadi tonggak sejarah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, sekaligus doa untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga ini memperteguh langkah kita menuju kemandirian dan ketangguhan ekonomi,” kata Setiawan.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Ustadz Adi Hidayat, serta Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal.
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menilai penandatanganan MoU tersebut sebagai tonggak penting dalam menjalankan amanat Presiden Prabowo agar koperasi mampu mengejar ketertinggalan dari BUMN dan sektor swasta.
“Koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian nasional,” ujar Ferry. Ia menambahkan, Kementerian Koperasi akan terus mendorong transformasi kelembagaan dan digitalisasi koperasi, agar tidak hanya bergerak di sektor konsumsi, tetapi juga produksi dan pembiayaan rakyat sebagai lembaga keuangan mikro.
“Koperasi pembiayaan syariah bisa menjadi solusi agar masyarakat tidak terjebak pinjaman online ilegal dan praktik bank emok,” tegasnya.
Selain ekonomi kerakyatan berbasis masjid, Ferry juga menyoroti besarnya potensi penguatan koperasi pondok pesantren di berbagai daerah.
Sementara itu, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal menegaskan bahwa masjid tidak boleh hanya berfungsi sebagai pusat ritual ibadah.
“Masjid harus menjadi pusat gerakan ilmu, dakwah, dan kesejahteraan umat,” ujarnya.
Dengan jaringan masjid yang luas serta aset dan sumber daya yang besar, Muhammadiyah telah menyiapkan kerangka kerja pengembangan ekonomi berbasis masjid. Program tersebut mencakup pembentukan Lembaga Bisnis Masjid seperti BMT dan koperasi, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pengembangan unit usaha ritel dan jasa, penguatan UMKM berbasis masjid, serta optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf produktif.
