DPR Dorong Penguatan Fasilitas Uji SNI IKM
Surabaya – DPR RI mendorong penguatan fasilitas pengujian dan standardisasi agar industri kecil dan menengah (IKM) lebih mudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Oleh karena itu, kemudahan akses laboratorium pengujian sangat krusial untuk meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global.
Langkah ini menyusul temuan bahwa pelaku industri menengah masih menghadapi kendala serius dalam proses sertifikasi akibat minimnya fasilitas uji terdekat. Selain itu, jarak yang jauh membuat biaya produksi membengkak dan memakan waktu lama.
“Ini salah satu temuan lapangan bahwa industri menengah mengalami kesulitan untuk sertifikasi SNI. Laboratorium uji belum tersedia di dekat mereka, sehingga membutuhkan waktu dan biaya lebih,” katanya saat kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Dikutip dari ANTARANEWS.
Kendala Akses Uji Sertifikasi Di Jawa Timur
Sebagai daerah berbasis industri besar, Jawa Timur dinilai harus memiliki fasilitas laboratorium pengujian yang lebih lengkap. Namun, pelaku usaha di Jawa Timur saat ini masih harus mengirim produknya ke luar provinsi hanya untuk uji laboratorium.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghentikan proses sertifikasi karena beban biaya operasional tambahan. Oleh sebab itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) diminta segera memperluas jangkauan dan melengkapi fasilitas uji di daerah.
“Ini menjadi pekerjaan rumah untuk Badan Standardisasi Naional (BSN), bagaimana mendorong agar laboratorium di Jawa Timur ini lengkap. Jangan sampai produksi di satu provinsi terkendala SNI karena laboratoriumnya harus di provinsi yang jauh,” katanya.
Dukungan Swasembada Pangan Dan Tekanan Bahan Baku
Selanjutnya, Komisi VII DPR RI meminta pemerintah dan BSN mempermudah sertifikasi SNI bagi IKM sektor pangan. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan nasional.
“Ini memang dibutuhkan saat ini karena Presiden mengarah kepada swasembada pangan,” ujarnya.
Di sisi lain, sektor industri menengah juga menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku hingga 12 persen serta penurunan serapan pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha diimbau memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjaga kapasitas produksi.
“Produksi masih berjalan, tetapi serapan di masyarakat di beberapa tempat memang mengalami penurunan,” kata Bambang.
Biaya Tinggi Hambat Sertifikasi Mesin Pertanian
Kesulitan sertifikasi SNI dirasakan langsung oleh pelaku usaha manufaktur lokal akibat keterbatasan modal dan alat uji. Sebagai contoh, produsen mesin harus menanggung biaya besar untuk membawa sampel ke luar kota.
“Kami harus membawa mesin-mesin ke Yogyakarta sedangkan itu membutuhkan biaya besar. Apalagi kita tidak memiliki mesin ready stock, karena kita buat mesin kalau ada yang pesan karena keterbatasan modal,” kata Randa lagi.
