BPKH Kucurkan Dana Kemaslahatan untuk UMKM Keumatan
Bandung – Pemberdayaan ekonomi umat membutuhkan sokongan instrumen pendanaan yang terarah serta berkelanjutan. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menyalurkan bantuan dana kemaslahatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Salah satu realisasi program pemberdayaan tersebut telah menyasar wilayah Jawa Barat. Anggota BPKH Indra Gunawan menjelaskan bahwa bantuan usaha ini sengaja diarahkan pada sektor produktif yang berkorelasi langsung dengan aktivitas keumatan.
Dukungan nyata tersebut diwujudkan mulai dari pendirian gerai usaha Marbot Mart hingga proyek peternakan rakyat. Model kemitraan ini diharapkan memandirikan para pengurus masjid secara finansial.
“Kami membangun program Marbot Mart. Jadi, marbot masjid bisa membangun toko dari bekas kontainer. Program itu ada di Bogor dan beberapa daerah lainnya,” ucap dia seusai acara Leader to Leader Beyond Business, Beyond Charity: Kepemimpinan yang mengubah kepedulian menjadi dampak di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Sabtu (7/11/2026). Dikutip dari REPUBLIKA.
Ekosistem Penggemukan Sapi Kurban dan Dana Bergulir
Selain pengembangan toko kelontong kontainer, BPKH turut menggulirkan program feedlot atau penggemukan hewan ternak. Inisiatif peternakan ini langsung diintegrasikan dengan momentum hari besar keagamaan.
Indra memaparkan bahwa pihaknya juga rutin mengalirkan sedekah kurban setiap perayaan Idul Adha. Langkah tersebut sekaligus menjadi pasar siaga bagi komoditas hewan yang dirawat oleh kelompok peternak kecil binaan.
“Sebagian sapi dan kambingnya berasal dari hasil penggemukan UMKM,” kata dia.
Pihaknya juga menjalankan skema dana bergulir demi memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha kecil. Namun, nilai pembiayaan modal ini disesuaikan secara proporsional dengan alokasi kas kemaslahatan yang tersedia tiap tahunnya.
Plafon dana kemaslahatan yang berputar mencapai Rp 270 miliar per tahun. Anggaran tahunan tersebut harus dibagikan ke 38 provinsi di Indonesia yang telah mengajukan proposal program secara resmi.
“Kami membaginya sesuai dengan perhatian atau kebutuhan masing-masing daerah,” ungkap dia.
Skema Distribusi Adil Berbasis Urgensi Kebencanaan
Penyaluran dana kemaslahatan tidak dapat dipukul rata secara matematis antarwilayah. Pasalnya, faktor risiko bencana alam di sejumlah daerah menjadi pertimbangan darurat yang harus diprioritaskan oleh badan pengelola.
Bantuan penanganan bencana telah dialokasikan ke sejumlah pulau, seperti wilayah Sumatra, kawasan Palu yang terdampak gempa bumi, hingga Kalimantan yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, fleksibilitas anggaran tetap dijaga ketat demi kepentingan kemanusiaan.
“Populasi, jumlah umat Islam, dan tingkat urgensinya juga menjadi pertimbangan (distribusi),” kata dia.
Forum diskusi di Bandung tersebut turut dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya serta perwakilan Rumah Yatim. Selanjutnya, ratusan peserta hadir dari kalangan insan pers, pelaku biro travel haji dan umrah, akademisi kampus, perwakilan Bank Indonesia, hingga mahasiswa.
Pada akhirnya, sinergi pemanfaatan dana kemaslahatan ini membuktikan bahwa dana haji dapat diputar secara produktif demi kemandirian ekonomi umat. Pola pembinaan berbasis keumatan ini diharapkan mampu mengikis kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pelaku usaha kecil di daerah secara merata.
