BPJPH dan BSN Bersinergi Perkuat Standar Halal Global
Jakarta – Daya saing produk lokal kini ditentukan oleh kepastian mutu dan integritas pengujian. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merangkul Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyatukan langkah. Kolaborasi strategis ini bertujuan memantapkan standardisasi, penilaian kesesuaian, serta jaminan produk halal di kancah nasional maupun internasional.
Langkah konkret tersebut dibahas langsung dalam pertemuan resmi di Gedung BPJPH, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut langsung audiensi jajaran pimpinan BSN yang dipimpin oleh Kepala BSN Donny Purnomo.
Membangun Nilai Tambah Melalui Transparansi
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) memerlukan ekosistem yang terpadu agar perlindungan konsumen berjalan beriringan dengan penguatan industri.
“Halal sekarang telah menjadi standar untuk semua. Di dalamnya ada transparency, traceability, and trustability. Ini yang harus kita bangun bersama sehingga halal menjadi value added bagi produk Indonesia,” ujar Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.
Selain itu, Babe Haikal menyoroti bahwa aspek halal kini melampaui sekat demografi keagamaan semata. Kepatuhan halal berfungsi sebagai fondasi utama untuk membangun kepercayaan pasar global terhadap produk Indonesia.
Dimensi Ekonomi dan Peran Standar Nasional
Menanggapi pandangan tersebut, Kepala BSN Donny Purnomo menyatakan kesiapan penuh institusinya. Menurutnya, kepastian halal memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“BSN tentu siap bersinergi dan mendukung BPJPH dalam penguatan ekosistem halal, khususnya melalui standardisasi yang dapat menjawab kebutuhan nasional dan perkembangan industri,” ujar Donny.
Selanjutnya, integrasi instrumen teknis akan segera disiapkan melalui perumusan regulasi mutu terukur. BSN berkomitmen membuka ruang percepatan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna mendukung kebutuhan operasional BPJPH.
Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN Hendro Kusumo menjelaskan skema penyelarasan acuan mutu tersebut. Harmonisasi teknis tetap memperhatikan regulasi lokal tanpa mengabaikan perkembangan pedoman internasional.
Pada akhirnya, keselarasan instrumen ini diharapkan mampu menjadi benteng kepastian bagi pelaku usaha domestik. Kehadiran standar yang transparan dan tertelusur menjadi kunci utama agar produk halal Indonesia kian berdaya saing di pasar global.
