Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan Tangkal Jeratan Pinjol
Jakarta -Jeratan pinjaman online ilegal dan rentenir masih mencekik masyarakat pelosok. Oleh karena itu, pemerintah kini menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai benteng pembiayaan mikro warga.
Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono menegaskan kehadiran unit ini mendekatkan akses permodalan lokal.
“Jadi koperasi desa ini juga bisa memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat sehingga mereka tidak perlu lagi pinjam kepada pinjol atau rentenir,” kata Ferry dalam kegiatan Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2026, Kamis (24/9/2026). Dikutip dari REPUBLIKA.
Ekosistem Usaha dan Tantangan Inklusi
Lembaga ini tidak sekadar bertugas menyalurkan program bantuan pemerintah. Sebaliknya, koperasi desa dirancang menjadi penggerak ekosistem bagi UMKM serta pelaku ekonomi kreatif daerah.
Selain itu, koperasi diproyeksikan membuka pasar baru bagi produk desa. Generasi muda setempat pun didorong agar aktif memproduksi komoditas unggulan dan bukan sekadar menjadi konsumen pasif.
Namun, pekerjaan rumah sektor keuangan syariah di Indonesia masih cukup besar. Ferry menyoroti ketimpangan nyata antara pemahaman masyarakat dan pemanfaatan produk finansial syariah saat ini.
“Literasi keuangan syariah sekarang sudah mencapai 43 persen, tetapi tingkat inklusinya baru 13,24 persen,” ujarnya.
Oleh sebab itu, MES terus mendorong pengusaha Muslim muda memanfaatkan layanan keuangan syariah. Langkah ini penting agar ekspansi usaha riil di tingkat akar rumput kian kokoh.
Target Operasional dan Penertiban Pembangunan
Pada kesempatan terpisah, pemerintah menggenjot kesiapan fisik puluhan ribu gerai koperasi di penjuru negeri. Target ambisius pun mulai dipatok berjalan sejak September 2026.
“Sementara Koperasi Desa Merah Putih akan selesai 35.000 insyaallah di Agustus akhir, sehingga September bisa operasi,” kata tokoh yang akrab disapa Zulhas, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan koperasi akan bertindak sebagai offtaker. Skema ini memastikan hasil panen dan produksi warga desa langsung terserap pasar secara optimal.
Pemerintah berencana menambah 30.000 hingga 35.000 gerai koperasi lagi pada tahun berikutnya. Kendati demikian, sejumlah proyek pembangunan fisik di lapangan masih harus dievaluasi secara ketat.
“Tahun ini 35.000, tahun depan diperkirakan akan juga kita bisa selesaikan 30 sampai 35.000 desa,” ujar Zulhas.
“Ada di sana-sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung, ada satu dua atau berapa banyak, kita akan tertibkan,” kata Zulhas.
Pada akhirnya, penertiban lokasi mutlak diperlukan agar rantai pasok pangan desa berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
