Mendag Budi Santoso Ungkap Ratusan Pasar Tunggu Revitalisasi
Jakarta – Sebanyak 336 pasar rakyat dari berbagai penjuru tanah air telah dinyatakan lolos verifikasi kementerian. Oleh karena itu, deretan fasilitas perdagangan daerah tersebut kini resmi masuk dalam antrean program revitalisasi nasional.
Kementerian Perdagangan mencatat 163 pemerintah kabupaten dan kota awalnya mengajukan sekitar 450 pasar rakyat. Namun, alokasi pagu anggaran senilai Rp 1,2 triliun dinilai belum mencukupi kebutuhan seluruh titik lokasi.
“Dari 450 itu sekitar 336 sudah kita verifikasi, tapi kalau dengan anggaran Rp 1,2 triliun itu kan mungkin tidak semua bisa diakomodir ya karena terbatas,” ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Syarat Ketat Kajian Dampak dan Komitmen Pemda
Keterbatasan ruang fiskal memaksa pemerintah menyaring setiap proposal secara lebih selektif dan disiplin. Oleh sebab itu, daerah pengusul diwajibkan menyertakan kajian komprehensif mengenai manfaat ekonomi bagi pedagang maupun UMKM.
“Memang kami persyaratkan sekarang ya. Jadi kalau mengajukan pasar itu harus ada kajian dulu, kajiannya ketika dilakukan revitalisasi apa dampaknya?” imbuh ia.
Selain itu, pemerintah daerah wajib menunjukkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan tata kelola sarana publik tersebut. Kemendag tidak ingin pasar yang selesai diperbaiki kembali kumuh, becek, serta terbengkalai tanpa perawatan.
“Jadi harus ada tanggung jawab dari pemerintah daerah ke depan tata kelola nya seperti apa? Kalau tidak bagus ya, nggak kami setujui. Jadi pasar harus bersih ya pokoknya tata kelolanya yang bagus. Jangan setelah direvitalisasi terus dibiarkan,” beber Budi.
Pengawasan Parlemen dan Usulan Anggaran Tahun Depan
Pengawasan berkala dipandang sebagai kunci keberhasilan operasional pasar pascapemugaran fisik di lapangan. Selanjutnya, Budi mengajak jajaran Komisi VI DPR RI untuk terjun mengawal pengelolaan sarana tersebut bersama pemerintah.
Sebaliknya, kebutuhan revitalisasi 200 pasar rakyat prioritas pengentasan kemiskinan membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan. Maka dari itu, Kemendag mengajukan usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 1,86 triliun untuk tahun anggaran 2027.
“Sesuai surat Menteri Perdagangan tanggal 27 Agustus 2026, hal permohonan dukungan tambahan alokasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2027, usulan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 1.863.148.518.000,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9).
Pada akhirnya, penataan pasar rakyat diarahkan menjadi stimulus riil bagi perputaran rantai distribusi usaha mikro di daerah.
