Integrasi Ekosistem Kunci Penguatan Industri Halal Nasional
Jakarta – Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia justru masih terjebak sebagai pasar konsumen. Keuangan syariah domestik terengah-engah dengan pangsa pasar yang tertahan di kisaran tujuh persen. Sementara itu, negara tetangga hingga kawasan Timur Tengah bergerak jauh lebih cepat dalam menguasai rantai pasok halal dunia.
Oleh karena itu, potret ketimpangan ini menjadi alarm keras bagi efektivitas tata kelola industri halal nasional. Mampukah Indonesia membalikkan keadaan untuk memimpin pasar global?
Keterbelakangan Ekosistem dan Tantangan Pilar Utama
Langkah percepatan ekonomi syariah nasional menghadapi tembok tebal berupa fragmentasi regulasi dan minimnya inovasi produk. Keterbatasan variasi instrumen keuangan syariah membuat penetrasi pasar berjalan lambat di tengah persaingan kawasan.
Selain itu, penguatan kelembagaan serta koordinasi lintas sektor masih menjadi pekerjaan rumah yang membelit pertumbuhan ekonomi syariah. Wakil Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef Handi Risza membedah akar permasalahan tersebut secara kritis.
“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Namun, potensi tersebut harus didukung oleh ekosistem yang saling terintegrasi,” kata Handi di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Selanjutnya, ia menegaskan pentingnya kemauan politik yang nyata dari regulator demi mendorong penetrasi industri secara masif.
“Ketiga pilar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung komitmen dan political will yang kuat dari pemerintah sehingga industri halal dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam diskusi publik yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan CSED Indef bertajuk Masa Depan Ekonomi Halal RI.
Transformasi Menuju Ekonomi Berbasis Nilai
Penciptaan nilai tambah pada sektor riil menjadi prasyarat mutlak agar komoditas halal Indonesia berdaya saing tinggi. Peralihan dari sekadar mengejar pertumbuhan angka menuju dampak sosial yang nyata harus segera dieksekusi.
Oleh karena itu, pendekatan berbasis nilai dipandang mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat secara luas. Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef Nur Hidayah menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma ini.
“Potensi ekonomi syariah Indonesia sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Nur Hidayah.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan instrumen sosial Islam merupakan pilar utama penopang ekosistem.
“Semua potensi tersebut harus digarap secara maksimal sehingga dapat dikonversi menjadi daya saing global,” ujarnya.
Kontribusi Akademis dan Penguatan Sumber Daya
Sinergi riset dan penyediaan SDM berkualitas menjadi fondasi pendukung yang tidak kalah krusial. Perguruan tinggi memegang peran strategis dalam mencetak tenaga ahli yang adaptif terhadap dinamika keuangan modern.
Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menegaskan kesiapan lembaganya dalam mengawal agenda besar nasional ini.
“Universitas Paramadina telah memiliki Program Magister Manajemen Keuangan Syariah dan Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah. Kedua program tersebut akan terus kami kembangkan sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional,” katanya.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini ditentukan oleh konsistensi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha di lapangan. Mampukah Indonesia mengonversi keunggulan demografi menjadi kepemimpinan riil di panggung industri halal global?
