Mengejar Target 10 Juta Wirausaha Lewat Kampus
Jakarta – Pemerintah menargetkan lahirnya 10 juta wirausaha baru pada tahun 2029, sebuah angka yang ambisius di tengah bayang-bayang angka pengangguran terdidik yang masih tinggi. Melalui peluncuran Bursa Wirausaha Unggulan, negara kini mencoba memindahkan beban pemulihan ekonomi ke pundak generasi muda, khususnya mahasiswa, dengan janji integrasi hulu ke hilir. Namun, mampukah ekosistem baru ini benar-benar mencetak pengusaha tangguh, atau sekadar menjadi program seremonial tahunan?
Dalam rangkaian Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 di Jakarta, Selasa (10/6), Kementerian UMKM resmi merilis Bursa Wirausaha Unggulan. Langkah strategis ini dirancang untuk mendongkrak rasio kewirausahaan nasional yang dinilai masih tertinggal. Diikuti oleh sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, program ini menawarkan karpet merah berupa akses terintegrasi—mulai dari pelatihan, legalitas, hingga modal formal (KUR) maupun nonformal (fintech). Kampus pun kini didorong menjadi garda terdepan dalam mengarsiteki lahirnya para pengusaha muda.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program ini dirancang secara komprehensif agar penyerapan tenaga kerja bisa berjalan masif. “Program ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menciptakan 10 juta pengusaha baru hingga tahun 2029. Semakin banyak wirausaha yang lahir dan berkembang, maka penyerapan tenaga kerja juga akan semakin besar,” kata Menteri UMKM. Dikutip dari umkm.go.id
Maman menambahkan bahwa momentum ini adalah milik seluruh pelaku usaha kecil. “Hari ini menjadi harinya para pengusaha UMKM dari Sabang sampai Merauke, mereka yang menginginkan masa depan yang lebih baik dan siap menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi negara ini,” katanya.
Tujuan utama dari integrasi ekosistem ini adalah aspek ketangguhan mental dan kompetensi sebelum menyentuh modal. “Tujuannya adalah menghasilkan pengusaha-pengusaha yang tangguh. Dari proses awal kami dampingi, kami bekali kompetensi, mental usaha, dan perencanaan bisnis yang baik, hingga pada akhirnya kami buka akses pembiayaan dan pemasarannya,” kata Maman.
Dari sudut pandang pemerataan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan pentingnya aspek keadilan agar kue ekonomi tidak melulu dikuasai korporasi besar. “UMKM harus terus tumbuh dan naik kelas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat dikontribusikan oleh UMKM sekaligus dinikmati oleh UMKM. Inilah yang disebut ekonomi yang berkeadilan,” kata Muhaimin.
Ia menilai skema bursa ini bisa menjadi jalan keluar bagi kebuntuan akses modal dan pasar. “Bursa Wirausaha Unggulan menjadi kesempatan untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. UMKM tumbuh, akses semakin terbuka, kapasitas meningkat, dan ekosistem usaha semakin kuat,” katanya.
Kendati demikian, tantangan terbesar berada di level akademis. Mengubah pola pikir mahasiswa dari pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan kerja (job creator) bukanlah perkara instan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menggarisbawahi bahwa perguruan tinggi harus merombak fungsinya agar tidak sekadar menjadi menara gading. “Kampus diharapkan menjadi fasilitator lahirnya wirausahawan-wirausahawan berbasis mahasiswa sekaligus berkontribusi dalam mengakselerasi lahirnya wirausaha yang berbasis pada potensi dan budaya lokal,” ujarnya.
Membuka stan konsultasi, menggelar workshop AI, hingga menyodorkan Deklarasi Wirausaha bersama jaringan perguruan tinggi memang menjadi langkah awal yang segar. Namun, ujian sesungguhnya dari Bursa Wirausaha Unggulan ini adalah konsistensi pasca-acara. Ketika lampu panggung dipadamkan dan 1.500 mahasiswa kembali ke ruang kelas, mampukah birokrasi menjamin bahwa akses modal formal dan nonformal tersebut benar-benar cair tanpa hambatan? Ataukah ambisi 10 juta wirausaha baru ini akan terganjal oleh realita rumitnya iklim usaha di lapangan?
