Presiden Prabowo Ultimatum Pengusaha Nakal, Siap Cabut Izin Usaha Sepanjang 2026
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto melayangkan peringatan keras kepada pengusaha nakal yang melanggar aturan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menegakkan hukum demi menjaga stabilitas sektor ekonomi nasional sepanjang 2026.
Prabowo menyatakan, posisi negara pada tahun ini semakin kuat untuk melakukan penertiban di sektor usaha dan perekonomian. Hal tersebut disampaikan saat ia menghabiskan malam pergantian Tahun Baru bersama masyarakat di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
“Kita hadapi dengan penuh semangat dan optimisme. Negara kita akan semakin kuat, dan kita akan bertindak tegas kepada semua perusahaan, semua pihak. Yang melanggar akan kita tertibkan semuanya,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha perusahaan yang tidak patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Penindakan tegas itu dilakukan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, terutama perlindungan bagi masyarakat kecil.
“Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya. Kita tidak akan ragu-ragu bertindak demi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita,” tegasnya. Dikutip dari detik.com
Lebih lanjut, Prabowo menekankan seluruh program dan strategi pemerintahannya diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Di sektor ekonomi, pemerintah menargetkan kebangkitan ekonomi nasional yang disertai peningkatan lapangan kerja.
“Saya tegaskan kembali bahwa semua program kita dan strategi kita adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kita ingin ekonomi kita bangkit dan lapangan kerja terus bertambah,” kata Prabowo.
Sebelumnya, sikap tegas soal pencabutan izin usaha juga disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet terakhir 2025. Ia meminta jajaran kabinet berani menindak perusahaan yang menyelewengkan konsesi hutan. Prabowo bahkan menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti membandel.
Prabowo juga menekankan seluruh perusahaan pemegang konsesi harus diverifikasi, diperiksa, dan diaudit. Perusahaan yang melanggar diminta langsung ditindak tanpa diberi toleransi.
“Segera diverifikasi, diperiksa, dan diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi. Yang tidak taat peraturan ditindak dan izinnya dicabut,” ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
“Sekali lagi, siapa yang melanggar kita tindak dan cabut. Jangan ragu-ragu,” pungkasnya.
