Presiden Prabowo Temui Pelaku Ekonomi, Bahas Tarif Impor AS hingga Janji Reformasi Regulasi
JAKARTA — Untuk pertama kalinya sejak dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto menghadiri forum diskusi besar bersama pelaku ekonomi nasional bertajuk Sarasehan Ekonomi 2025, yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4). Dalam forum yang berlangsung selama empat jam, Prabowo membahas isu strategis dari komunikasi pemerintah, kebijakan tarif impor AS, hingga komitmennya dalam reformasi regulasi usaha.
Dalam sesi pembukaan, Prabowo secara terbuka mengakui bahwa pemerintahannya masih kurang komunikatif. Ia menyebut filosofi “kinerja berbasis bukti” menjadi alasannya jarang tampil di publik, namun menyadari pentingnya dialog terbuka, khususnya dengan dunia usaha.
“Saya sadar komunikasi kami belum maksimal. Karena itu, saya minta acara ini digelar. Sudah enam bulan kami bekerja, dan saatnya lebih terbuka,” ujar Prabowo. Dikutip dari detik.com
Soroti Tarif Impor AS
Presiden juga menyinggung kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang berdampak langsung pada ekspor Indonesia. Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk bernegosiasi, bahkan bersedia membalikkan surplus perdagangan sebesar US$ 17 miliar dengan membeli barang-barang dari AS.
“Kita bukan negara miskin. Kita bisa beli US$ 17 miliar barang dari mereka. LPG, BBM, alat pengeboran, kedelai, gandum—semua bisa,” tegasnya.
Janji Kemudahan Usaha dan Reformasi Regulasi
Mantan pengusaha itu menegaskan akan memangkas regulasi yang dinilai tidak rasional. Ia menginstruksikan jajarannya untuk menghapus aturan teknis yang justru memperumit pengusaha, termasuk dalam perizinan.
“Saya tahu rasanya jadi pengusaha. Kadang peraturan teknis malah lebih galak dari keputusan presiden. Itu semua harus dibenahi,” kata Prabowo.
Ia juga menyatakan kesiapannya mengadopsi regulasi dari negara tetangga yang terbukti efektif. “Kalau regulasi mereka lebih baik, ya kita tiru saja. Copy with pride,” ujarnya.
Cabut Kuota Impor dan Revisi Permendag
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan rencana penghapusan kuota impor untuk komoditas strategis. Ia juga menyoroti Permendag No. 8/2024 yang dianggap memberatkan industri tekstil dan berjanji untuk mencabut aturan tersebut jika terbukti tidak menguntungkan nasional.
“Kalau tidak untungkan bangsa, ya cabut saja,” ucap Prabowo di hadapan para pelaku usaha.
Relaksasi Aturan TKDN
Prabowo juga akan melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini membatasi industri. Ia mengusulkan agar aturan TKDN diganti menjadi sistem insentif, bukan kewajiban.
“Saya paling nasionalis. Tapi kalau TKDN dipaksakan, kita malah kalah bersaing. Harus realistis,” ujarnya.
Bentuk Satgas PHK
Menanggapi saran Presiden KSPI, Said Iqbal, Prabowo menyetujui pembentukan Satgas Khusus PHK untuk mengantisipasi potensi badai pemutusan kerja akibat dampak kebijakan global.
“Segera bentuk Satgas PHK! Libatkan serikat buruh, akademisi, BPJS. Kita akan petakan peluang kerja dan bantu korban PHK,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sektor pertanian akan menjadi prioritas penyerapan tenaga kerja, dengan target hingga delapan juta pekerja.
