Kemenkop Perkuat Ekonomi Syariah, Salurkan Pembiayaan ke BMT Al Bahjah
Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menyalurkan pembiayaan dengan skema syariah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kepada BMT Al Bahjah di Kabupaten Cirebon.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengapresiasi peran Pondok Pesantren Al Bahjah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah melalui Koperasi BMT Al Bahjah. Menurutnya, koperasi ini telah menjadi mitra strategis LPDB dalam menumbuhkan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam serta dakwah yang sarat dengan spiritualitas.
“Kami dari Kementerian Koperasi hadir untuk memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren Al Bahjah dan tentunya juga memuliakan Buya Yahya,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025). Dikutip dari detik.com
BMT Syariah Dinilai Efektif Lawan Rentenir
Data empiris Kemenkop menunjukkan bahwa koperasi syariah, atau yang lebih dikenal dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), memiliki peran signifikan dalam memerangi praktik rentenir serta pinjaman berbunga tinggi. Model pembiayaan berbasis syariah terbukti lebih inklusif bagi masyarakat mikro dan ultra mikro, memberikan akses permodalan yang lebih adil.
“Nilai yang dimiliki koperasi syariah ini memberikan energi yang lebih besar dibandingkan dengan sistem konvensional. Ini membuatnya lebih efektif dalam melawan praktik rentenir dan pinjaman dengan margin tinggi,” jelas Ferry.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Dalam kunjungan kerjanya ke BMT Al Bahjah, Ferry juga menyampaikan rencana pemerintah untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Kuningan. Ia berharap BMT Al Bahjah dapat turut serta dalam mendampingi koperasi lain dalam pengelolaan pembiayaan syariah.
“Saya sudah berbicara dengan Buya Yahya agar bisa membantu membimbing koperasi-koperasi yang akan didirikan sesuai arahan pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ferry mendorong para alumni Pondok Pesantren Al Bahjah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan koperasi desa. Targetnya, koperasi ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga mengelola berbagai sektor usaha seperti retail, apotek, klinik desa, transportasi, hingga pergudangan.
Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa di hampir 70 ribu desa di seluruh Indonesia pada Juli mendatang. Untuk merealisasikan program ini, Kemenkop menerapkan tiga pendekatan utama: revitalisasi koperasi yang sudah baik, pembenahan koperasi yang belum berkembang, serta pembentukan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.
“Melalui kunjungan ini, kami berharap bisa memperkuat sinergi antara pemerintah, pondok pesantren, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Ferry.
Buya Yahya: Koperasi Syariah, Pilar Ekonomi Umat
Sementara itu, Pengasuh Lembaga Pendidikan Dakwah (LPD) Al Bahjah, Buya Yahya, menyatakan kesiapan untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, terutama dalam ranah koperasi syariah.
“Kami ingin mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam koperasi berbasis syariah. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang membangun kesejahteraan umat dengan prinsip-prinsip Islam,” kata Buya Yahya.
Dengan sinergi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat, diharapkan koperasi syariah dapat semakin berkembang dan menjadi motor utama dalam pemberdayaan ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan.
