Jurang Digital Daerah Picu Maraknya Calo Usaha Mikro
Layanan daring pemerintah bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyimpan celah bahaya jika dipaksakan tanpa memperhitungkan realitas infrastruktur daerah. Keterbatasan akses internet di wilayah terpencil justru berpotensi memicu maraknya praktik perantara atau calo yang kian mencekik pelaku usaha kecil.
Praktisi pengembangan kapasitas UMKM Aidil Wicaksono mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, melainkan tetap menyediakan alternatif jalur offline yang mudah diakses.
Ancaman Calo dan Kepastian Waktu Service
Disparitas kualitas jaringan telekomunikasi antardaerah masih menjadi benteng tebal bagi digitalisasi pelayanan publik. Tanpa alternatif opsi, pengurusan administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) rentan dimanfaatkan pihak ketiga yang mencari keuntungan.
“Kemudahan layanan menjadi penting agar masyarakat dapat mengurus kebutuhan usahanya secara mandiri tanpa bergantung pada perantara,” ujar dia.
Selain aksesibilitas, transparansi durasi pelayanan publik mutlak dibutuhkan demi menghadirkan kepastian bagi para pelaku usaha. Masyarakat membutuhkan tenggat yang terukur saat mengajukan permohonan maupun pengaduan.
Masukan strategis tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik yang diinisiasi Kementerian UMKM. Langkah ini diambil guna mematangkan standar 10 jenis layanan publik utama pada 2026, mulai dari bantuan hukum hingga konsultasi kebijakan wilayah izin usaha pertambangan.
