INSA Nilai Wacana Haji dan Umrah Jalur Laut Punya Potensi, tapi Perlu Kajian Mendalam

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) menyambut positif wacana pemberangkatan jemaah haji dan umrah melalui jalur laut. Namun, organisasi ini mengingatkan bahwa rencana tersebut menyimpan tantangan besar yang harus dimitigasi secara menyeluruh sebelum dapat direalisasikan.
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, mengatakan bahwa meski pembahasan sudah berjalan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, diperlukan kajian komprehensif dari berbagai aspek, mulai dari durasi perjalanan hingga kesiapan operasional.
“Ini memang peluang bisnis yang besar dan kami siap jika dilibatkan. Tapi pemberangkatan lewat laut bukan perkara mudah. Butuh perencanaan matang, terutama untuk skenario darurat seperti penanganan jemaah sakit atau wafat di perjalanan,” ujar Carmelita, Sabtu (12/7). Dikutip dari antaranews.com
Dengan jarak sekitar 5.000 nautical mile dan kecepatan kapal 15 knot, perjalanan laut dari Indonesia ke Arab Saudi bisa memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan. Artinya, waktu tempuh pergi-pulang bisa mencapai hampir satu bulan penuh. Kondisi ini menuntut kesiapan dari sisi logistik, fasilitas kesehatan, serta struktur pembiayaan yang kompetitif.
Salah satu sorotan utama INSA adalah ketersediaan kapal penumpang yang layak dan siap pakai. “Saat ini kita belum punya kapal penumpang yang siap langsung digunakan untuk keperluan ini. Apakah nanti menyewa atau membeli, itu juga harus dipikirkan,” jelasnya.
Carmelita menambahkan, meski belum mengetahui secara rinci rencana teknis pemerintah, pihaknya telah mendengar berbagai penawaran dari pelaku usaha. Oleh karena itu, ia berharap pelaku industri pelayaran nasional dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan kajian lanjutan.
“Kami ingin pengusaha pelayaran nasional punya peran aktif. Jangan sampai kesempatan ini justru dimanfaatkan oleh pihak luar, sementara kita hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama tengah membuka wacana penggunaan jalur laut sebagai alternatif transportasi ibadah haji dan umrah. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyebut bahwa jika infrastruktur pelabuhan dan sarana pendukung tersedia, jalur laut bisa menjadi solusi transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Namun demikian, Menag menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu dikaji secara mendalam, terutama menyangkut efisiensi biaya dan durasi perjalanan.
Senada dengan itu, Kementerian Perhubungan juga menggarisbawahi pentingnya studi menyeluruh untuk memastikan kesiapan semua aspek, mulai dari infrastruktur pelabuhan, layanan bea cukai dan imigrasi, hingga sistem logistik dan keselamatan pelayaran.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, mengatakan bahwa terbatasnya armada kapal penumpang juga menjadi perhatian utama. Selain itu, pemerintah masih perlu menghitung apakah transportasi laut benar-benar lebih ekonomis dibandingkan jalur udara.