KKP dan UNDP Luncurkan Program seaBLUE: Angkat Kesejahteraan Nelayan Kecil Lewat Ekonomi Biru
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama United Nations Development Programme (UNDP), dengan dukungan dana dari Pemerintah Jepang, secara resmi meluncurkan program Strengthening Livelihoods of Small-Scale Fishers and Promoting Sustainable Local Economic Development through the Blue Economy atau seaBLUE. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan laut nasional melalui pemberdayaan lebih dari dua juta nelayan skala kecil yang selama ini menyumbang lebih dari 80 persen hasil tangkapan ikan Indonesia.
Program ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor pertumbuhan ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa nelayan, bahkan di wilayah terpencil, bisa mengakses teknologi rendah karbon, pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang adil. Masa depan mereka tak boleh dibayangi ketidakpastian,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Didit Herdiawan, saat peluncuran program di Jakarta. Dikutip dari liputan6.com
Fokus pada Nelayan dan Ekosistem Pesisir
Pada tahap awal, seaBLUE akan menjangkau lebih dari 1.600 nelayan di Morotai (Maluku Utara) dan Tanimbar (Maluku), dengan target partisipasi perempuan mencapai 30 persen. Program ini mencakup pelatihan diversifikasi usaha, teknologi pengolahan hasil laut ramah lingkungan, hingga pemanfaatan kapal listrik dan cold storage berbasis energi terbarukan.
Melalui integrasi dengan sistem digital Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), sebanyak 1.500 nelayan akan difasilitasi untuk mengakses asuransi, subsidi, hingga pelatihan. Selain itu, 100 petugas daerah akan dilatih untuk memperkuat layanan publik di pesisir.
“Penguatan kapasitas nelayan skala kecil menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi biru,” kata Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta. Ia menekankan bahwa kolaborasi dengan UNDP dan Jepang membawa dampak nyata dalam menjawab tantangan perubahan iklim.
Dukungan Global: Kolaborasi Jepang dan UNDP
Pemerintah Jepang, melalui dukungan lanjutan atas proyek-proyek infrastruktur JICA di kawasan timur Indonesia, menyambut baik peluncuran program ini.
“Kami berharap proyek ini melanjutkan kerja sama kami di Morotai dan Saumlaki, sekaligus menjaga kelestarian laut dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat,” kata Hajime Ueda, Minister of Economic Affairs and Development Kedutaan Jepang untuk Indonesia.
Sementara itu, UNDP menyoroti pentingnya investasi pada manusia sebagai pusat transformasi ekonomi biru.
“Melalui seaBLUE, kami tidak hanya mendanai teknologi, tetapi juga membangun kapasitas komunitas lokal,” ujar Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia.
Dampak Langsung Bagi Komunitas
Program seaBLUE diperkirakan akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada sekitar 8.000 masyarakat pesisir. Selain peningkatan akses terhadap teknologi hijau dan diversifikasi pendapatan, penguatan kelembagaan desa menjadi salah satu sasaran utama.
Peluncuran ini juga dirangkai dengan diskusi panel bertema Opportunities and Challenges for Small-Scale Fisheries in Indonesia, yang menghadirkan berbagai pakar dari KKP, BRIN, IPB, JICA, hingga pelaku teknologi perikanan.
Didit Herdiawan menutup acara dengan penegasan bahwa seaBLUE bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi membangun harapan.
“Kami ingin nelayan tumbuh, berkembang, dan mampu membangun masa depan yang cerah bersama keluarganya. seaBLUE adalah langkah nyata menuju harapan itu,” pungkasnya.
Morotai dan Tanimbar: Tantangan dan Harapan Ekonomi Biru
Pemilihan Morotai dan Saumlaki sebagai lokasi awal bukan tanpa alasan. Dua wilayah ini menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya stunting, hingga kerentanan terhadap IUU Fishing dan perubahan iklim. Dengan sinergi dari program seaBLUE dan investasi JICA, transformasi ekonomi biru di kawasan timur Indonesia diharapkan menjadi lebih inklusif, tangguh, dan berdaya saing global.
