Berita Terkini

Revisi UU Kadin Diusulkan Perkuat Kemitraan Usaha Besar dan UMKM

Jakarta – Kesenjangan skala bisnis antara korporasi raksasa dan pelaku usaha akar rumput sering kali menghambat pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan penguatan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) guna mempererat kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui revisi Undang-Undang tentang Kadin.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa penguatan peran kelembagaan tersebut masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin. Dokumen DIM ini telah diserahkan secara resmi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan aktif organisasi pengusaha ini pada berbagai aspek strategis pengembangan kapasitas bisnis nasional.

“Pemerintah mendukung peran Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia), transformasi digital, promosi investasi, kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja,” kata Budi. Dikutip dari ANTARA.

Perluasan Keanggotaan dan Pembahasan Lintas Kementerian

Selanjutnya, pemerintah mengusulkan agar Kadin ikut memfasilitasi pemberian status keanggotaan bagi perusahaan yang sedang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan. Langkah integratif ini diharapkan sanggup memperluas basis anggota serta jangkauan pembinaan Kadin, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah.

RUU Kadin sendiri merupakan beleid inisiatif DPR untuk memperbarui aturan lama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Untuk mengawal pembahasan regulasi ini bersama parlemen, pemerintah menugaskan enam pejabat setingkat menteri.

Jajaran perwakilan pemerintah tersebut terdiri dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum.

Menjawab Tantangan Produktivitas dan Akses Pasar UMKM

Di sisi lain, parlemen sepakat bahwa pembaruan payung hukum ini mendesak dilakukan demi mendongkrak daya saing sektor riil. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai organisasi pengusaha ini harus mampu menjadi jembatan penghubung antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah.

Menurut dia, pelaku UMKM masih menghadapi kendala berat pada aspek produktivitas, keterbatasan akses pasar, hingga pemenuhan standar global. Oleh sebab itu, dukungan terstruktur sangat dibutuhkan agar unit usaha kecil mampu bertumbuh dan naik kelas.

“Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” kata Adisatrya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button