Kemenperin Arahkan Kawasan Industri Sesuai Karakteristik dan Potensi Daerah
Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengurai sumbatan birokrasi demi memacu investasi sektor riil. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mempercepat pengembangan kawasan industri melalui penyederhanaan sistem perizinan.
Langkah strategis ini ditempuh guna menjamin kepastian berusaha di tanah air. Selain itu, ekosistem usaha yang kondusif diharapkan mendongkrak daya tawar manufaktur nasional di pasar global.
Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 181 kawasan industri beroperasi di seluruh Indonesia. Kawasan terpadu ini menampung lebih dari 12 ribu korporasi serta menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa arah ekspansi kawasan wajib berpijak pada karakter wilayah. Pendekatan spesifik tersebut disiapkan demi memicu lahirnya pusat ekonomi baru sekaligus memangkas beban logistik.
Pada wilayah Pulau Jawa, konsentrasi proyek diarahkan pada teknologi canggih, industri padat karya, dan penghematan air. Sebaliknya, wilayah luar Jawa diprioritaskan menjadi episentrum pengolahan sumber daya alam yang dekat dengan pasokan komoditas mentah.
Buka Peluang Ekspansi Lewat Sinergi Lintas Sektor
Aktivitas manufaktur terintegrasi kini menjadi motor utama penyerapan modal dalam negeri. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy memaparkan potensi besar yang masih bisa digarap.
“Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Dengan total luas mencapai sekitar 110 ribu hektare dan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun, kawasan industri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru,” ujar Tri, Senin, 9 November 2026. Dikutip dari TVRINEWS.
Optimalisasi area industri tersebut menuntut sinkronisasi antarkementerian dan lembaga secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, rapat koordinasi lintas instansi digelar bersama pemerintah daerah dan para pengelola kawasan.
Kemenperin memetakan delapan pilar krusial yang memerlukan pembenahan segera. Aspek tersebut meliputi tata ruang pertanahan, lingkungan hidup, infrastruktur fisik, perizinan, keamanan, afirmasi industri kecil menengah (IKM), kelembagaan, hingga insentif fiskal.
Mengurai Hambatan Izin dan Kepastian Lahan
Polemik perubahan status tata ruang bagi pemegang Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) menjadi perhatian serius. Selain itu, masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling tenant yang masih mengekor umur HGB induk kawasan terus dicarikan jalan keluar.
Ketidakpastian regulasi lahan tersebut dikhawatirkan mengganggu kenyamanan investor yang hendak menanamkan modal jangka panjang. Kendala serupa terjadi pada pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang memakan durasi panjang.
Pada aspek lingkungan, pemerintah menyoroti lambatnya persetujuan teknis pengolahan emisi, air limbah, dan limbah bahan berbahaya (B3). Perbedaan kewenangan antara pusat dan daerah turut memperpanjang pengesahan dokumen RKL-RPL Rinci.
Tri menegaskan bahwa kendala operasional ini hanya bisa rampung melalui komitmen bersama antarregulator. Keselarasan panduan wewenang menjadi kunci agar birokrasi izin dapat diselesaikan secara tepat dan terukur.
Pada akhirnya, deregulasi perizinan dan kepastian hukum yang kokoh diharapkan mampu menarik gelombang investasi baru. Sinergi ini sekaligus menjadi fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan industri manufaktur yang tangguh dan berkelanjutan.
