Kementan Gandeng Peternak Rakyat Perkuat Ekosistem Perunggasan Nasional
Tangeran – Peternak mandiri kini didorong menjadi pilar utama ketahanan pangan. Pemerintah merancang integrasi rantai pasok dari kandang hingga meja makan masyarakat.
Langkah strategis ini mencuat dalam GOPAN Forum 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan. Forum ini menjadi bagian agenda ILDEX 2026 sekaligus Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai jembatan penting. Kehadiran program nasional ini diharapkan mampu menyerap pasokan daging ayam secara optimal.
Peluang Pasar dan Keseimbangan Pasokan
Pemerintah melihat potensi industri unggas domestik masih sangat menjanjikan. Oleh karena itu, sinergi antara kapasitas panen dan serapan pasar terus dibenahi.
“Peluang kita untuk industri petugasan nasional masih sangat terbuka. Kebutuhan per kapita kita juga masih bisa terus kita tingkatkan, tinggal bagaimana kita mensinergikan antara produksi dengan kebutuhan, antara suplai dengan demand, keseimbangan nilai yang memang harus terus kita dorong bersama,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda.
Oleh sebab itu, regulasi penyerapan pangan hewani lokal kini memasuki tahap akhir. Kementan mengarahkan dapur sentral MBG agar memprioritaskan pasokan ayam dari peternak sekitar.
“Saat ini surat edaran terkait dengan optimalisasi penyerapan produk peternakan sedang difinalkan. Intinya adalah program MBG ini harus menyerap dari para peternak yang ada di sekitar dapur baik untuk unggas maupun juga produk susu,” katanya.
Selanjutnya, fasilitas pemotongan ayam disiapkan sebagai penopang utama jalur distribusi. Keberadaan unit pemrosesan higienis dinilai krusial untuk memenuhi standar pangan bergizi.
“RPHU inilah yang diharapkan bisa mensuplai karkas ayamnya untuk program MBG, salah satunya,” ujar Agung.
Memperkuat Posisi Tawar Peternak Mandiri
Pemerintah juga berfokus menjaga keseimbangan tata niaga perunggasan nasional. Tujuannya adalah memastikan hasil jerih payah peternak rakyat terlindungi dari gejolak pasar.
“Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, pada prinsipnya pemerintah ini sedang berupaya untuk menjaga keseimbangan semuanya dan apa pun kebijakan yang dilakukan tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kesejahteraan peternak,” kata Agung.
Namun, perlindungan harga harus berjalan beriringan dengan penguatan peran bisnis peternak. Mereka tidak boleh lagi sekadar menjadi pekerja dalam rantai pasok.
“Percayalah pemerintah di bawah pengawasan Pak Ketua GOPAN ini, kita berjuang maksimal untuk terus mengangkat kesejahteraan para peternak kita. Khususnya para peternak mandiri, agar para peternak mandiri bisa menjadi tuan rumah, bisa menjadi pelaku usaha perunggasan, dan bisa menikmati usaha perunggasan kita dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Tata Kelola Risiko dan Keberlanjutan Usaha
Dukungan serupa datang dari kalangan BUMN pangan. Pasalnya, kesiapan sarana dan pembinaan peternak merupakan dua aspek yang saling melengkapi.
“Dua-duanya penting; tidak ada yang lebih penting,” kata Direktur Komersial Bisnis PT Berdikari, Agus Wahyudi.
Pada akhirnya, peternak dituntut semakin melek tata kelola bisnis modern. Kapasitas bertahan dalam menghadapi risiko fluktuasi pasar menjadi modal utama kelangsungan usaha.
“Bertumbuh bukan sekedar menghasilkan lebih banyak tapi tentang peternak yang semakin mampu memahami usahanya mengelola resikonya dan menentukan langkahnya untuk masa depan,” ujar Agus.
Dengan kolaborasi lintas pihak, peternak mandiri diharapkan mampu mandiri secara finansial. Langkah ini sekaligus mengukuhkan rantai pasok protein hewani yang adil dan berdaya saing.
