KPPU Ingatkan Risiko Pembatalan Merger Jika Langgar Aturan Persaingan Usaha
Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, mengingatkan seluruh perusahaan yang berencana melakukan merger agar mematuhi ketentuan persaingan usaha yang berlaku. Ia menegaskan KPPU tidak akan ragu membatalkan merger yang dinilai berpotensi merusak iklim persaingan sehat.
“Kalau terjadi merger yang tidak sesuai amanah persaingan usaha yang sehat, KPPU tidak segan-segan membatalkan merger tersebut,” ujar Fanshurullah, Kamis (11/12/2025). Dikutip dari beritasatu.com
Menurutnya, lembaga tersebut akan menjalankan analisis dan kajian menyeluruh terhadap setiap aksi korporasi, terutama yang melibatkan perusahaan besar di sektornya. KPPU memastikan proses penegakan hukum persaingan usaha dilakukan secara objektif dan transparan.
“KPPU akan tegas menggunakan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Saat ini, pengawasan merger di Indonesia masih menggunakan skema post merger notification atau pemberitahuan wajib setelah transaksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sepanjang tahun ini, aktivitas merger dan akuisisi yang masuk ke KPPU mencapai rekor baru. Total 141 notifikasi diterima dengan nilai transaksi menembus Rp 1,3 kuadriliun. Sektor pertambangan dan logistik mendominasi, menandakan geliat hilirisasi yang semakin kuat. Namun, konsentrasi pasar yang terlalu besar juga berpotensi menimbulkan oligopoli vertikal yang dapat menekan pelaku usaha lokal.
Fanshurullah menegaskan pentingnya menjaga persaingan yang sehat demi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. “Persaingan usaha yang sehat menjaga ekosistem bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8%,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persaingan yang adil adalah infrastruktur utama bagi perekonomian yang efisien. Dengan menjaga level playing field, menghapus hambatan masuk, serta menindak tegas pelanggar, KPPU berkomitmen memastikan manfaat pembangunan ekonomi terbagi secara merata.
