6 Provinsi Lumbung Beras Kehabisan Pupuk, Mentan Dorong Percepatan Distribusi
JAKARTA, USAHAMUSLIM – Sejumlah daerah yang menjadi lumbung beras Indonesia mengalami kelangkaan pupuk dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta distribusi bisa dipercepat.
Menurut Amran, saat ini petani membutuhkan pasokan pupuk untuk mendongkrak produktivitas. Ia menyebut, kekeringan yang akan terjadi hingga akhir tahun berpotensi memberi ekses pada hasil pertanian.
“Kita harapkan ada percepatan penyaluran ke petani. Memang ada kendala administratif yang harus dituntaskan di Kemenkeu tetapi kita butuh pecepatan,” terang Amran dalam rapat koordinasi pengendali inflas yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).
PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkap ada puluhan kabupaten yang pasokan pupuk subsidinya akan habis bahkan sudah habis. Pupuk subsidi ini dibagi menjadi dua, yakni pupuk urea subsidi dan NPK subsidi.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengungkap sampai 11 Juli 2024 dari 478 wilayah yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, 12 kabupaten telah kehabisan pasokan pupuk urea dan 71 kabupaten diprediksi kehabisan stok pupuknya akhir Juli 2024.
Kondisi serupa juga terjadi untuk alokasi NPK subsidi. Rahmad mengatakan sebanyak 32 kabupaten telah kehabisan NPK dan 88 kabupaten pasokan NPK-nya akan habis akhir Juli 2024.
“Ada 12 Kabupaten yang hari ini sudah habis alokasinya, dan ada 71 kabupaten, ini untuk urea, yang alokasinya di akhir Juli. Nah kalau dilihat yang NPK, yang merah semakin banyak lagi,” kata dia.
Jika dilihat dari paparannya, wilayah yang kehabisan pupuk NPK itu terjadi di daerah lumbung pangan atau sentral produksi beras. Berdasarkan peta paparan Pupuk Indonesia, wilayah yang kehabisan pupuk subsidi seperti, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, hingga Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Amran Sulaiman mempertanyakan mengapa ada puluhan kabupaten yang mengalami kehabisan alokasi pupuk.
“Ini pak dirut, alokasi yang habis maksudnya gimana?” tanya dia.
Lalu, Rahmad menjelaskan puluhan kabupaten yang kehabisan alokasi pupuk subsidi karena sudah habisnya masa kontrak penyaluran pupuk antara Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
“Ini alokasi awal, ini kontraknya sudah habis, yang sekarang kan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) belum berubah,” jawab Rahmad.
Kemudian, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil Harahap menjelaskan saat ini proses untuk penyaluran pupuk tambahan menjadi 9,5 juta ton masih berproses di Kementerian Keuangan untuk kepastian anggarannya.
“Jadi kontrak awal kita 4,7 antara PIHC dengan kita, plus pupuk organik 500 menjadi 5,2 ton. Untuk yang tambahan menjadi 9,5 juta ton itu berproses di Kementerian Keuangan, dan itu sudah selesai di kita itu di Kemenkeu untuk memastikan anggaran yang sudah diaudit BPKP terhadap HPP. Dan surat dari kita sudah sampai ke Kemenkeu. Jadi kita menunggu pegerseran anggaran dari BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara),” jelas dia.
