Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Ada Magang Lulusan Baru hingga Bantuan Pangan

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 yang berisi sejumlah langkah percepatan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pengumuman ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9).
Airlangga menjelaskan, paket tersebut terdiri dari delapan program akselerasi yang dijalankan tahun ini, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja.
Salah satu program unggulan adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal setahun setelah kelulusan. Kuotanya 20.000 orang dengan uang saku setara UMP, yakni Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan. “Anggaran yang disiapkan sebesar Rp198 miliar,” ujar Airlangga.
Program kedua adalah pembebasan PPh 21 untuk pekerja sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe, dengan target 552.000 pekerja. Insentif ini berlaku hingga akhir tahun 2025 dengan nilai Rp120 miliar.
Selanjutnya, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk periode Oktober–November 2025. “Program ini menyerap anggaran Rp7 triliun dan akan dievaluasi untuk bulan Desember,” kata Airlangga.
Program lain yang masuk dalam paket adalah:
-
Subsidi iuran JKK dan JKM bagi pekerja nonformal, termasuk ojol, sopir, dan kurir. Target 731 ribu orang dengan dana Rp36 miliar.
-
Bantuan pembelian rumah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan penurunan bunga kredit, ditargetkan 1.050 unit rumah.
-
Bantuan upah bagi pekerja padat karya yang dibiayai Kementerian Perhubungan (Rp1,8 triliun) dan Kementerian PUPR (Rp3,5 triliun), menyasar lebih dari 609 ribu orang.
-
Percepatan deregulasi turunan PP No. 28/2025 serta integrasi RDTR digital dengan sistem OSS.
-
Peningkatan kualitas pemukiman dan dukungan untuk UMKM serta pekerja gig economy melalui penyediaan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta, yang akan diperluas ke sejumlah daerah.
“Semua program ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sektor tenaga kerja dan UMKM,” tegas Airlangga.