Jusuf Kalla Tanggapi Tarif Impor AS 32%: “Tak Perlu Panik, Ini Lebih Bersifat Politis”
Jakarta — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia. JK menilai kebijakan ini tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh publik.
“Jangan terlalu khawatir, seakan-akan dunia mau kiamat,” ujar JK di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025). Dikutip dari detik.com
Menurut JK, kebijakan tarif tersebut lebih bersifat politis daripada ekonomis, karena diberlakukan berdasarkan negara, bukan komoditas. Ia mencontohkan bahwa umumnya tarif impor ditetapkan berdasarkan jenis barang, seperti baja atau mobil, bukan terhadap keseluruhan negara seperti yang kini diberlakukan AS terhadap Indonesia.
Ia pun mengajak pemerintah Indonesia untuk melakukan klarifikasi, khususnya terhadap klaim bahwa produk asal AS dikenai beban tarif hingga 64% di Indonesia. “Kita kena 32%, apa benar barang Amerika kita kenakan pajak atau beban 64%? Dari mana angka itu? Ini yang harus diklarifikasi,” tegasnya.
JK juga menjelaskan bahwa meski tarif 32% terlihat besar, dampaknya tidak langsung terasa signifikan. Ia memberi ilustrasi, jika harga sepatu asal Indonesia yang masuk ke pasar AS sebesar US$15–US$20, maka beban tarif hanya sekitar US$6,4. Sementara harga jualnya bisa mencapai US$50–US$70 di pasar Amerika.
“Efek tarif ini sebenarnya hanya sekitar 10% dari harga jual. Dan yang menanggung pun adalah konsumen dan pengusaha di Amerika, masing-masing sekitar 5%,” terang JK.
Hal serupa berlaku juga untuk komoditas strategis Indonesia seperti crude palm oil (CPO). Menurut JK, meskipun tarif diterapkan, Amerika tetap akan membeli produk turunan CPO seperti sabun atau minyak goreng karena kebutuhan pasar yang tinggi.
“Mereka pasti akan efisiensikan biaya seperti iklan atau logistik agar tetap kompetitif. Jadi efeknya ke Indonesia tidak akan sebesar yang dikhawatirkan,” imbuhnya.
JK menyimpulkan bahwa kebijakan Trump lebih merupakan tekanan politik daripada langkah ekonomi murni. Ia menekankan pentingnya sikap tenang dan diplomasi aktif untuk menghadapi kebijakan semacam ini.
