Sri Mulyani Dorong Sinergi Akademisi, Birokrasi, dan Praktisi untuk Ekonomi Islam Inklusif
Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya kolaborasi antara akademisi, birokrasi, dan praktisi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sarasehan Ekonom Islam yang digelar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, Kamis (15/5).
“Sinergi antara pilar akademisi, birokrasi, dan praktisi bisa membangun perekonomian yang tidak hanya sejalan dengan nilai Islam, tapi juga menciptakan keadilan nyata dan kemakmuran yang bisa dirasakan,” ujar Sri Mulyani dalam sambutannya. Dikutip dari kemenkeu.go.id
Ia menegaskan, ekonomi syariah mencakup aspek yang jauh lebih luas dari sekadar halal dan haram. Nilai-nilai seperti amanah, integritas, fatonah, dan siddiq merupakan pilar penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan membawa kemaslahatan.
“Konsep rahmatan lil alamin dalam ekonomi syariah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjadi fondasi dalam membangun tata kelola yang baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga memberikan apresiasi terhadap perjalanan dua dekade IAEI yang telah menggabungkan pemikiran akademik dengan kontribusi nyata dalam kebijakan publik. Sejak Konvensi Nasional Ekonomi Islam 2004, IAEI terus tumbuh sebagai wadah intelektual yang berkontribusi dalam riset, kajian, dan pengembangan ekonomi serta keuangan Islam.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada para pendiri, senior, dan pengurus IAEI atas dedikasinya membangun organisasi ini serta mengangkat nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi yang berkelanjutan,” tutup Sri Mulyani.
