Ekonomi RI Top 3, Investasi Diprediksi Tembus Rp1.900 T di 2025
JAKARTA, USAHAMUSLIM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di antara negara-negara G-20, ekonomi Indonesia masuk dalam top 3. Airlangga menyebut, investasi Indonesia memungkinkan menembus angka Rp1.900 triliun di 2025.
Hal ini disampaikan Airlangga dalam sambutannya di acara peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024. Ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 5%, sementara negara lain melambat bahkan jatuh ke jurang krisis.
“Di antara negara G20 kita termasuk top 3,” kata Airlangga, dalam sambutannya di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).
Airlangga mengatakan, inflasi Indonesia juga terbilang masih terkendali di posisi 2,51%. Menurutnya, angka ini lebih rendah dari negara lain termasuk Amerika Serikat (AS). Lembaga rating internasional juga masih menilai Indonesia berada dalam investment grade.
Di samping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi RI berada di kisaran 6-7%. Kemudian investasi juga ditargetkan tumbuh hingga 6,8% dengan target nilai investasi di tahun 2025 Rp1.900 triliun.
“Itu target ini adalah target yang cukup menantang karena ini menjadi bagian dari capaian income perkapita kita yang di tahun 2025 diharapkan bisa mencapai sekitar US$ 5.000 dari tahun 2030 mencapai US$ 12.000 dan di 2045 adalah US$ 40.000,” paparnya.
Untuk mencapai target tersebut, menurutnya, kebijakan satu peta menjadi penting karena menjadi bagian daripada perizinan dan Online Single Submission (OSS) tata ruang. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian strategis untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Terkait dengan capaian kebijakan satu peta sampai dengan bulan Juli, diselesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga (KL) di 38 provinsi. Nah kebijakan satu peta menyelesaikan sumpahmu tinggi lahan sejumlah 19,97 (hektare) dan kebijakan tersebut juga telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan,” pungkasnya.
