Pengentasan Kemiskinan Tak Cukup dengan Bantuan Tunai, Pemberdayaan Ekonomi Jadi Kunci
Palembang – Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin), Novrizal Tahar, menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada perlindungan sosial berupa bantuan tunai. Diperlukan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang mendalam, berkelanjutan, dan melibatkan sektor swasta.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan anggaran pemerintah. Peran sektor swasta melalui program CSR sangat penting, namun harus bersifat transformatif, bukan sekadar bantuan karitatif,” ujarnya saat diwawancarai di Palembang, Minggu (21/9). Dikutip dari antaranews.com
Novrizal mencontohkan praktik Village Savings and Loan Association (VSLA) yang digagas CARE Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta PT Hindoli (Cargill). Skema ini terbukti memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin, khususnya perempuan, sekaligus mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) di 13 desa.
“Saya menyaksikan langsung bagaimana program CSR Hindoli Cargill berdampak nyata dan berkelanjutan. Ini role model yang layak diadopsi secara nasional,” tambahnya.
Melalui pengembangan kelompok usaha perempuan, Novrizal optimistis program ini mampu memberi kontribusi nyata dalam menekan angka kemiskinan di pedesaan. Ia juga mendorong agar kemitraan tersebut diperluas ke wilayah lain di Indonesia.
CEO CARE Indonesia, Abdul Wahib Situmorang, mengungkapkan bahwa selama 2,5 tahun berjalan, KUEP di Musi Banyuasin berhasil mengelola dana tabungan sebesar Rp1,2 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp1 miliar telah disalurkan sebagai pinjaman untuk modal usaha, dengan 3.438 proposal yang masuk.
“Sejauh ini, 186 usaha rumahan lahir dari program ini, mulai dari kuliner, pertanian, peternakan, hingga toko daring. Sebanyak 507 perempuan anggota KUEP kini memiliki wadah untuk belajar kepemimpinan, membangun solidaritas, dan menyusun rencana usaha strategis,” jelas Abdul.
Ia menambahkan, CARE Indonesia siap berbagi pengalaman implementasi VSLA ke daerah lain. “Kita tidak perlu mulai dari nol. Tinggal ada kemauan dan keterbukaan pelaku usaha di wilayah lain,” katanya.
Abdul juga mendorong agar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membuka ruang untuk memperkenalkan praktik baik ini ke pelaku usaha nasional. “Melalui KUEP, perempuan diberi kesempatan mengorganisir diri, mengakses modal tanpa bunga, hingga belajar mengelola tabungan dan laporan keuangan,” tutupnya.
