Pemerintah Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis: Dorong UMKM dan Perbaiki Gizi Nasional
USAHAMUSLIM, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Program ini bertujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, pelibatan UMKM lokal, terutama di sektor pangan dan agribisnis, dapat membuka pasar baru, meningkatkan produksi, serta menciptakan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
“Program ini menginspirasi dunia usaha untuk berkontribusi dalam program sosial lain yang berdampak luas,” kata Anggawira, Senin (6/1/2025). Dikutip dari liputan6.com
Fokus pada Gizi dan Pemberdayaan Ekonomi
Tahap awal program ini melibatkan 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi hingga 3.000 porsi makanan setiap harinya. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan kapasitas ini akan terus ditingkatkan secara bertahap, dengan target menyasar 570.000 penerima manfaat, mayoritas anak sekolah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), turut memantau pelaksanaan program di Dapur Kebayunan Tapos, Depok. Ia menyebut program MBG melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga stakeholder lainnya, untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata.
“Dapur Kebayunan adalah salah satu dapur dengan standar terbaik. Keterlibatan petani sayuran dan supplier lokal menjadi bukti nyata dampak program ini terhadap UMKM,” ujar Cak Imin.
UMKM dan Ibu Hamil Jadi Prioritas
Selain anak sekolah, ibu hamil juga menjadi sasaran penting dalam program ini. Dalam penyediaan makanannya, Badan Gizi Nasional dilibatkan untuk memastikan nilai gizi terpenuhi sesuai standar.
Dapur Kebayunan sendiri memiliki kapasitas hingga 16.000 porsi per hari. Cak Imin menekankan pentingnya data penerima manfaat untuk memastikan distribusi makanan berjalan merata.
“Semua proses berbasis data. Keluhan atau masukan bisa langsung disampaikan melalui Badan Gizi Nasional, dapur penyedia, atau kepala sekolah,” jelasnya.
Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan. Pemerintah optimistis langkah ini dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
