Menkop Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Desa, Banten Sudah Rampungkan 99,9 Persen
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mendorong setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk aktif memetakan potensi desa dan kebutuhan masyarakat sekitar sebagai pijakan bisnis yang nyata dan menguntungkan.
“Ini peluang bisnis yang akan menguntungkan koperasi sekaligus memudahkan warga dalam memenuhi kebutuhannya secara murah dan efisien,” ujar Budi Arie saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-78 di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7).
Budi menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM akan terus mendampingi koperasi agar berfungsi sebagai wadah kemandirian ekonomi rakyat. Ia ingin memastikan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih bukan hanya sebatas nama di atas kertas, melainkan beroperasi nyata, profesional, dan berkembang di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam membina koperasi. “Jangan hanya membentuk koperasi, tapi kawal agar benar-benar produktif dan menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujarnya. Dikutip dari antaranews.com
Andra menyebut program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif kolektif yang bersifat inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Hingga Juli 2025, Provinsi Banten telah berhasil membentuk koperasi di 99,9 persen dari 1.552 desa dan kelurahan, dengan 1.551 koperasi telah mendapatkan akta resmi. Hanya satu desa di wilayah Baduy yang tidak berpartisipasi karena pertimbangan adat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli lalu di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Program ini dimaksudkan untuk memotong rantai distribusi yang selama ini panjang dan memberatkan masyarakat desa, terutama petani, peternak, dan nelayan.
Koperasi-koperasi tersebut dirancang memiliki unit usaha strategis seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, serta unit simpan pinjam. Selain itu, koperasi juga diarahkan untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal serta menjadi offtaker bagi produk masyarakat desa.
Dari 80 ribu lebih koperasi yang telah dibentuk, pemerintah juga menyiapkan 108 koperasi percontohan sebagai model pengembangan untuk wilayah lainnya.
