Kemendag Siap Bahas Usulan Pembatasan Impor Singkong dan Tapioka
Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam forum lintas kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Isy Karim, mengungkapkan bahwa Kemendag terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi kebijakan impor, termasuk yang menyangkut komoditas singkong dan tapioka.
“Kami menanggapi permintaan pembatasan ini dengan terbuka, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional, daerah, serta situasi perdagangan global yang terus berkembang,” ujar Isy dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (9/5/2025). Dikutip dari antaranews.com
Ia menambahkan, usulan pembatasan tersebut telah dibahas secara internal dan akan dilanjutkan pada rapat koordinasi jika kondisi ekonomi global membaik. Menurutnya, keputusan resmi terkait lartas akan diambil pada kesempatan pertama setelah situasi dinilai kondusif.
Pembahasan lartas ini, lanjut Isy, turut melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dasar hukum usulan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang memberikan kewenangan koordinatif kepada Menko Perekonomian dalam mengendalikan kegiatan ekspor-impor.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah mendukung langkah pembatasan impor singkong dan tapioka. Rencana ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
“Seperti kita batasi impor jagung, singkong dan tapioka pun akan diarahkan serupa. Mentan akan mengusulkan pembatasan ke Mendag untuk dibahas di ratas, agar kita bisa kendalikan impornya,” jelas Zulkifli.
Ia menegaskan bahwa keputusan impor akan bergantung pada data produksi dalam negeri. Pemerintah akan menghitung total panen petani singkong serta kebutuhan nasional untuk menentukan volume impor yang diperlukan secara akurat.
