Ekonomi Syariah Indonesia Bergeser ke Sektor Riil, Industri Halal Jadi Motor 2026

Jakarta — Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dinilai mulai bergeser dari dominasi sektor keuangan menuju penguatan sektor riil, khususnya melalui industri halal yang semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ini dinilai perlu dijaga agar ekonomi syariah tetap inklusif dan berkelanjutan pada 2026.

Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Handi Risza, menilai penguatan sektor riil seharusnya menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi syariah. Menurutnya, sektor keuangan idealnya berkembang sebagai penguat aktivitas ekonomi yang telah tumbuh di sektor produksi.

“Semestinya ekonomi berkembang lebih dahulu di sektor riil, kemudian diikuti oleh sektor keuangan,” ujar Handi dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025). Dikutip dari republika.co.id

Ia menegaskan, arah pengembangan ekonomi syariah perlu bertumpu pada aktivitas produksi dan industri. Industri halal dinilai memiliki peluang besar pada 2026 seiring dengan penguatan kelembagaan halal di tingkat pemerintahan. Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian di bawah Presiden dinilai memperkuat otoritas negara dalam pengembangan produk halal nasional.

Handi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 335 triliun sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Program tersebut berpotensi menjadi katalis penguatan rantai pasok halal dari hulu hingga hilir.

Dari sisi kebijakan, ekonomi dan keuangan syariah telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia diarahkan menjadi pusat ekonomi syariah global.

Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia mempertahankan peringkat ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator sebesar 99,9, meningkat 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian paling menonjol dalam laporan tersebut adalah posisi Indonesia sebagai negara dengan nilai investasi halal tertinggi di dunia. Sepanjang 2023, tercatat 40 transaksi investasi halal senilai total 1,6 miliar dolar AS, mencakup sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, hingga gaya hidup Muslim.

Meski demikian, Handi menilai tantangan utama masih berada pada aspek inklusi. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen, sementara inklusinya baru 13,41 persen.

Artinya, terdapat kesenjangan sekitar 30 persen masyarakat yang telah memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya. Kondisi ini dinilai memerlukan terobosan inovatif agar akses dan informasi keuangan syariah semakin dekat dengan masyarakat, termasuk di daerah.

Transformasi ekonomi syariah juga ditopang penguatan perbankan syariah nasional melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank BUMN anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dukungan tersebut dinilai memberikan sovereign backing yang mendorong BSI naik kelas sebagai pemain global.

Selain itu, pengembangan lembaga keuangan sosial syariah berbasis zakat, infak, dan sedekah dinilai memperkuat fungsi jaring pengaman sosial. Kajian PEBS Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) 2025 menunjukkan zakat efektif menjangkau kelompok masyarakat dalam kemiskinan ekstrem.

Dari sisi pembiayaan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan menjadi motor penggerak investasi industri halal nasional. Dengan target investasi Rp 720 triliun pada 2026, sebagian pembiayaan diharapkan mengalir ke sektor keuangan syariah dan industri halal, termasuk proyek Kampung Haji senilai Rp 20 triliun.