Menaker Fokus Tingkatkan Daya Saing Lewat Pelatihan Vokasi Inklusif
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja nasional. Salah satu caranya adalah melalui pelatihan vokasi yang inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI).
“Kebijakan ini sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemberdayaan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/7). Dikutip dari antaranews.com
Sebagai langkah konkret, Kemnaker menggandeng 19 kepala daerah dari wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar dan pemerintah daerah, dunia usaha, serta perguruan tinggi.
Pihak perguruan tinggi yang turut ambil bagian antara lain Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin dan Institut Teknologi Pertanian Takalar. Sementara dari sektor usaha, hadir Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Agung Nur Rohmad menjelaskan, program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dibuka di BBPVP Makassar diikuti oleh 176 peserta dalam 11 paket pelatihan. Terdapat sembilan program pelatihan meliputi bisnis dan manajemen, pengelasan, elektronika, manufaktur, tata kecantikan, pendingin dan tata udara (refrigerasi), teknologi fesyen, otomotif, hingga bangunan.
Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai. Menurutnya, upaya ini tak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Isu ketenagakerjaan, khususnya terkait kompetensi calon tenaga kerja dan pengangguran, harus ditangani melalui kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, kampus, dan pelaku industri,” tegas La Ode.
