Wamenkop: Reforma Agraria Tak Bisa Lepas dari Kebangkitan Koperasi Rakyat
Jambi — Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya membangun kekuatan ekonomi rakyat sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan reforma agraria. Ia menilai, ekonomi rakyat tak bisa dilepaskan dari peran koperasi.
“Tak bisa bicara reforma agraria tanpa memperkuat ekonomi rakyat. Dan ekonomi rakyat tak akan hidup tanpa koperasi. Maka, kebangkitan koperasi hari ini adalah untuk reforma agraria,” ujar Ferry saat membuka Kongres V Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jambi, Selasa (22/7). Dikutip dari suaramerdeka.com
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Umum SPI Henry Saragih, serta sejumlah pejabat kementerian dan tokoh masyarakat, termasuk perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.
Wamenkop menilai, sinergi antara Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dan koperasi-koperasi petani binaan SPI menjadi pondasi penting bagi lahirnya sistem ekonomi pangan yang mandiri dan berdaulat.
“Kopdes/Kel Merah Putih bukan untuk menggantikan koperasi petani yang sudah ada, melainkan memperkuat ekosistem usaha mereka,” jelasnya.
Sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Ferry menyatakan SPI dapat membentuk koperasi untuk mendukung hilirisasi produk pertanian, sehingga petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga mengelola dan mendistribusikannya secara kolektif.
Ia juga menyoroti peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih oleh Presiden di Klaten sebagai titik balik penting menuju kedaulatan desa. “Ini bukan sekadar peluncuran program, melainkan tonggak kebangkitan desa,” tegasnya.
Menurut Ferry, kongres SPI kali ini bukan hanya forum organisasi, tapi momentum konsolidasi gerakan rakyat demi keadilan distribusi tanah dan kedaulatan pangan. “Saatnya membangkitkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan desa dan koperasi,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan agraria dan pangan yang masih menjadi persoalan utama. Banyak petani belum memiliki akses lahan secara adil, sementara distribusi dan harga pangan dikendalikan oleh segelintir pihak.
“Ironis, desa sebagai produsen pangan utama justru belum berdaulat atas hasilnya sendiri,” ucap Ferry.
Karena itu, kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan menjadi sarana untuk mengembalikan kontrol ekonomi kepada masyarakat desa. Bukan sekadar wadah usaha, koperasi ini juga harus menjadi alat transformasi rantai nilai.
Ferry menyampaikan, salah satu contoh konkret kedaulatan ekonomi petani adalah pemangkasan rantai distribusi pupuk subsidi melalui Kopdes/Kel, sehingga harga menjadi lebih terjangkau dan margin keuntungan petani meningkat.
Lebih jauh, Kopdes/Kel juga didorong bermitra dengan unit penggilingan padi desa agar petani tak lagi tergantung pada tengkulak. “Inilah agenda besar kita—mengembalikan nilai tambah ke tangan produsen, yakni petani,” pungkas Ferry.
