Anggota DPR Minta SIG Perkuat Pembinaan UMKM di Sekitar Pabrik
Hendry Munief Soroti Minimnya Kejelasan Program Pemberdayaan UMKM dalam Kunjungan ke Pabrik SBI Bogor
Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hendry Munief, mendorong PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI)—anak usaha Semen Indonesia Group (SIG)—untuk lebih serius dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar area operasionalnya.
Pernyataan itu disampaikan Hendry saat melakukan kunjungan kerja spesifik bersama Komisi VII DPR RI ke fasilitas produksi SBI di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (tanggal kunjungan belum disebutkan). Dalam kunjungannya, ia mengapresiasi berbagai upaya SIG yang telah mencakup aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola hukum. Namun, ia menyoroti kurangnya kejelasan mengenai program pembinaan UMKM.
“SIG cukup progresif dalam aspek sosial dan lingkungan, tapi saya ingin menyoroti sisi ekonomi, terutama pembinaan UMKM. Sayangnya, dalam paparan tadi, belum dijelaskan secara spesifik seperti apa bentuk program pemberdayaannya,” ujar Hendry. Dikutip dari
Ia menegaskan bahwa pembinaan UMKM merupakan bagian penting dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diamanatkan regulasi. Meski SIG melaporkan nilai transaksi pengadaan barang dan jasa bersama UMKM mencapai Rp1,9 triliun per tahun dan melibatkan lebih dari 900 UMKM, Hendry menilai itu belum cukup.
“Besar angkanya, tapi jangan sampai UMKM hanya dijadikan penyedia barang. Mereka harus benar-benar diberdayakan,” tegasnya.
Hendry juga mengisahkan pengalamannya mencoba menelusuri kehidupan UMKM di sekitar pabrik. Ia berniat sarapan soto Bogor, namun justru kesulitan menemukannya di wilayah tersebut.
“Saya ingin lihat langsung keberadaan UMKM, tapi yang saya temui malah ketoprak. Ini bukan soal makanan, tapi menunjukkan kondisi riil UMKM yang mungkin belum tumbuh sesuai harapan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Politikus PKS ini berharap agar SIG dan industri besar lainnya membuka diri terhadap masukan publik dan lebih transparan dalam melaporkan program pemberdayaan ekonomi lokal. Menurutnya, keberadaan industri seharusnya memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
