Indonesia Siapkan Proposal Negosiasi Dagang dengan AS, Fokus pada Impor dan Insentif

Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah menyusun proposal penawaran sebagai bagian dari negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyusul keputusan AS memberlakukan tarif resiprokal tambahan sebesar 32% terhadap sejumlah produk Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang mengkaji sejumlah langkah strategis untuk dimasukkan dalam proposal tersebut.
Salah satu opsi utama adalah meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat, khususnya produk-produk yang selama ini memang sudah rutin diimpor seperti gandum, kapas, serta minyak dan gas (migas). Selain itu, Indonesia juga akan memperbesar impor produk ekspor unggulan AS ke Indonesia, termasuk elektronik, furnitur kayu, sepatu, tembaga, dan emas. Di sisi lain, Indonesia juga mempertimbangkan impor semikonduktor.
“Dalam proyek strategis nasional (PSN), Indonesia juga akan membangun beberapa fasilitas seperti kilang minyak. Salah satu komponen proyek tersebut bisa saja dibeli dari AS,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025). Dikutip dari detik.com
Langkah kedua yang sedang dikaji adalah pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk keringanan bea masuk dan pengurangan pungutan pajak tertentu. Kendati demikian, Airlangga menilai tarif impor Indonesia terhadap produk AS saat ini sudah tergolong rendah.
“Tarif impor kita terhadap produk Amerika sebenarnya relatif kecil, sekitar 5%, bahkan untuk gandum dan kedelai sudah 0%. Kita juga akan meninjau aspek Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang impor,” jelasnya.
Langkah ketiga adalah deregulasi kebijakan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTMs), seperti pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang melibatkan perusahaan-perusahaan seperti General Electric, Apple, Oracle, dan Microsoft. Pemerintah juga akan mengevaluasi sejumlah larangan terbatas, mempercepat proses sertifikasi halal, dan lainnya.
Ketiga kebijakan tersebut akan dirangkum dalam proposal yang segera disampaikan ke pemerintah AS. Airlangga menegaskan, pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak merespons dengan tarif balasan, melainkan melalui jalur diplomasi dan negosiasi.
“USTR (US Trade Representative) tengah menanti proposal konkret dari Indonesia. Kami juga terus berkomunikasi intens dengan Presiden Prabowo, dan akan segera memberikan respons resmi ke AS,” tutur Airlangga.
Indonesia juga bergerak bersama negara-negara ASEAN dalam menyikapi kebijakan perdagangan AS ini. Menurut Airlangga, ASEAN akan memilih jalur dialog dibanding retaliasi. Indonesia dan Malaysia akan mendorong penguatan kerangka kerja sama melalui Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
“Saya sudah berkomunikasi dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Kami sepakat ASEAN harus mengedepankan negosiasi. Kami juga akan bertemu dalam forum para menteri perdagangan ASEAN pada 10 April mendatang untuk menyepakati langkah bersama,” pungkasnya.