Polri Dukung Swasembada Pangan, Manfaatkan Lahan Kosong untuk Pertanian

Jakarta – Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Samsul Arifin, mengatakan bahwa Polri menyadari pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Polri sadar bahwa swasembada pangan hanya bisa terwujud dengan kolaborasi semua pihak,” ujar Samsul yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, dalam dialog publik yang digelar Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025). Dikutip dari sindonews.com
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Polri telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti:
✅ Memanfaatkan lahan kosong milik Polri untuk ditanami bahan pangan.
✅ Merekrut tenaga pertanian untuk memperkuat sektor pertanian.
✅ Mendorong anggota Polri untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka guna menanam tanaman pangan.
Swasembada Pangan Harus Beriringan dengan Kemandirian Pangan
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Namun, ia menekankan bahwa swasembada bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kemandirian pangan.
“Indonesia sudah swasembada secara supply dan demand, tetapi tidak ada gunanya jika masyarakat masih kesulitan mengakses pangan,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, ia menyebut Singapura yang tidak swasembada, tetapi memiliki kemandirian pangan karena mampu memastikan keterjangkauan dan keberlanjutan pasokan makanan bagi masyarakatnya.
Bustanul juga menyoroti tantangan besar di sektor pertanian, termasuk minimnya penyuluhan dan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani.
“Sektor pertanian sedang tidak baik-baik saja. Kita butuh lebih banyak tenaga kerja terdidik untuk terjun ke pertanian,” tambahnya.
Tantangan Swasembada Pangan
Menurut Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Siti Haryati, swasembada pangan masih menghadapi sejumlah tantangan besar, di antaranya:
🔹 Perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian.
🔹 Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman.
🔹 Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian.
“Sebagian besar petani kita sudah berusia lanjut, sementara anak-anak muda enggan turun ke sawah,” kata Siti Haryati.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat swasembada pangan dengan berbagai kebijakan strategis, termasuk peningkatan ketersediaan pupuk bagi petani.
Jaminan Ketersediaan Pupuk
Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Gusrizal, memastikan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di sentra-sentra pertanian sudah terjamin.
“Saat ini, tidak ada lagi alasan pupuk sulit didapat atau harganya mahal. Produksi pupuk nasional mencapai 14 juta ton, dengan 9,5 juta ton disubsidi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pupuk memiliki kontribusi besar terhadap produktivitas pertanian, mencapai 62%, sementara harga pupuk hanya berkontribusi 23% dari total biaya produksi.
“Pupuk subsidi bisa mengurangi biaya produksi pertanian hingga 9%,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, Polri, sektor akademik, dan dunia usaha, diharapkan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga kemandirian pangan yang berkelanjutan.