Pemerintah Bertindak: Atasi Premanisme Ormas di Kawasan Industri Demi Keamanan Investasi
Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengatasi maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana mengundang kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna membahas langkah strategis dalam mengatasi gangguan yang ditimbulkan oleh ormas.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Riyatno, menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi investor dalam menghadapi berbagai hambatan, termasuk ancaman premanisme. “Jika ada kendala yang dihadapi investor, kami akan mengundang rapat dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk mencari solusi,” ujar Riyatno seperti dikutip dari Antara pada Senin (10/2/2025).
Sebagai perwakilan pemerintah, BKPM memiliki tugas untuk mendukung investor dari awal proses penanaman modal hingga produksi berjalan. Jika muncul kendala dalam perjalanan investasi, BKPM memastikan akan membantu mencarikan jalan keluar. “Tugas kami mencakup seluruh proses investasi, dari awal hingga akhir. Jika ada masalah di tengah jalan, kami akan mencari solusi,” tambahnya.
Kerugian Ratusan Triliun Rupiah
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa aksi premanisme oleh ormas di kawasan industri telah menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Banyak investor yang menarik investasinya atau membatalkan rencana ekspansi akibat gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tersebut.
“Jika dihitung secara keseluruhan, baik yang sudah keluar maupun yang batal masuk, jumlah kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” ungkap Sanny setelah menghadiri dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta pada Kamis (6/2/2025).
Ormas kerap kali masuk ke kawasan industri dan menggelar aksi demonstrasi yang mengganggu operasional pabrik. Mereka juga meminta untuk dilibatkan dalam berbagai aktivitas industri, seperti penyediaan transportasi, katering, hingga perluasan pabrik. “Mereka ingin mendapatkan bagian dari berbagai aktivitas industri, seperti pengadaan barang dan jasa. Bahkan, jika ada ekspansi pabrik, mereka meminta agar proyek tersebut diberikan kepada mereka,” jelasnya.
Sanny juga menyebutkan bahwa beberapa investor telah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan masalah ini.
Upaya Antisipasi dari Kementerian Perindustrian
Untuk mengantisipasi aksi premanisme, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong agar pabrik-pabrik terkonsolidasi dalam satu kawasan industri. Sekretaris Jenderal Kemenperin, Ekonomi SA Cahyanto, menilai bahwa keberadaan kawasan industri sangat penting dalam mengelola dampak pengembangan industri. “Jika industri tersebar tanpa kawasan yang terkelola dengan baik, maka pengembangannya akan semakin sulit,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, pengelola kawasan industri juga telah menerapkan skema keterlibatan masyarakat sekitar agar dapat menjaga hubungan baik dengan warga setempat dan mendukung operasional industri. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menegaskan bahwa aspek keamanan kawasan industri menjadi perhatian utama Kemenperin. Oleh karena itu, sejumlah kawasan industri telah dimasukkan ke dalam daftar objek vital nasional (obvitnas) guna melindungi sektor manufaktur dari gangguan eksternal.
“Kawasan industri harus dikelola secara optimal agar manufaktur dapat beroperasi secara efisien dengan biaya rendah dan utilisasi tinggi,” terang Tri. Meski demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu mudah karena melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan aparat keamanan.
Premanisme dan Dampaknya terhadap Investasi
Sanny Iskandar kembali menegaskan bahwa aksi premanisme di kawasan industri telah menyebabkan banyak investor hengkang. “Gangguan keamanan yang terus terjadi membuat investor tidak nyaman. Akibatnya, banyak yang menarik operasionalnya atau bahkan membatalkan investasi yang sudah direncanakan,” katanya.
Selain itu, ormas juga sering kali terlibat dalam perebutan limbah industri yang memiliki nilai ekonomi, seperti potongan logam dari industri otomotif dan elektronik. Hal ini bahkan memicu bentrokan antar kelompok. “Pertikaian semacam ini sudah terjadi beberapa kali, bahkan hingga berujung pada aksi kekerasan,” ungkapnya.
Fenomena ini, menurut Sanny, terjadi di berbagai daerah yang menjadi sentra industri, seperti Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. “Masalah ini cukup merata di berbagai kawasan industri besar di Indonesia,” pungkasnya.
Dilansir dari liputan6.com
