Menteri LHK Tekankan Percepatan Proyek Waste to Energy, Makassar Masih Tunggu Kepastian
Makassar — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menekankan percepatan realisasi proyek waste to energy (WtE) saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/5). Proyek ini dinilai krusial dalam mengurai permasalahan sampah di Indonesia yang kian mendesak.
Menurut Hanif, proyek WtE yang tersebar di lebih dari 30 daerah di Indonesia, termasuk Makassar, harus segera masuk tahap pembangunan. Pemerintah menargetkan penyelesaian pengadaan tender pada akhir Desember 2025.
“Arahan Presiden melalui Menko Pangan menargetkan proyek selesai bulan Juni, dilanjutkan proses tender pada Juli, dan akhir tahun ini pengadaan dituntaskan,” ujar Hanif. Ia menambahkan, tahap pembangunan direncanakan dimulai pada 2026 dan diproyeksikan rampung dalam dua tahun. “Paling cepat awal 2028 bisa selesai,” imbuhnya. Dikutip dari tribun-timur.com.
Kementerian LHK, lanjut Hanif, akan terus memantau perkembangan proyek ini di seluruh daerah, terutama kota-kota besar dengan produksi sampah harian di atas 1.000 ton. Makassar termasuk dalam kategori tersebut, dengan volume sampah harian mencapai 1.000 hingga 1.300 ton.
Di sisi lain, proyek WtE di Makassar sebenarnya sudah memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok, Shanghai SUS Environment, sejak September 2024. Namun, hingga kini pelaksanaan pembangunannya masih belum berjalan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan sikap kehati-hatian dalam menangani proyek bernilai Rp3,1 triliun ini. Ia menekankan pentingnya kepastian dan arahan dari pemerintah pusat.
“Untuk melanjutkan atau tidak, kami butuh kepastian dari Kementerian. Apakah proyek ini akan dilanjutkan dengan sistem yang lama, atau menggunakan pendekatan baru,” jelas Munafri dalam siaran pers. Menurutnya, arahan dari Kementerian menjadi kunci agar pelaksanaan proyek berjalan efektif dan tidak membuang anggaran secara sia-sia.
Sempat disebut berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, status pengelolaan proyek WtE Makassar kini belum jelas apakah berada di bawah Kementerian LHK, Kementerian PUPR, atau lembaga lainnya.
