Kementerian ESDM Kirim Tim ke India Pelajari PLTS Murah, Targetkan 100 GW Energi Surya di Tiap Desa
Jakarta — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengirim tim khusus ke India untuk mempelajari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di negara tersebut. Langkah ini diambil setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendengar bahwa proyek PLTS di India mampu dibangun dengan biaya yang sangat rendah.
“Di India, saya baca salah satu media, mereka membangun PLTS berkapasitas 220 megawatt dengan biaya hanya 3 sen per kilowatt jam,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (10/10). Dikutip dari cnbcindonesia.com
Bahlil menjelaskan, bila model serupa dapat diterapkan di Indonesia, hal ini akan mempercepat transisi menuju energi hijau. “Saya sedang mengirim tim untuk mengecek langsung ke sana. Kalau memang benar, ini bisa kita pelajari dan adaptasi di Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan PLTS di setiap desa dengan kapasitas antara 1 hingga 1,5 megawatt (MW). Bila target itu terealisasi, total kapasitas PLTS nasional akan mencapai 100 gigawatt (GW).
“Program Presiden itu satu desa memiliki 1 sampai 1,5 MW panel surya,” jelasnya dalam acara 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Pemerintah memang tengah mempercepat pengembangan energi surya hingga tahun 2034, sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025–2034. Dari total kapasitas pembangkit energi bersih yang direncanakan, energi surya mendapat porsi terbesar, yakni 17,1 GW.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa proyek ambisius 100 GW tersebut membutuhkan dukungan investor asing. Pasalnya, kapasitas industri panel surya dalam negeri baru sekitar 5 GW per tahun.
“Pasti melibatkan investor asing karena proyek sebesar 100 GW membutuhkan kapasitas yang besar,” ujarnya di Istana Negara, Senin (15/9/2025).
Pemerintah pun akan membuka peluang kerja sama dengan investor luar negeri yang bersedia berkolaborasi dengan pengusaha nasional dan BUMN, termasuk PLN, untuk menyukseskan proyek energi terbarukan ini.
