Wali Kota Makassar Dorong Perusda Go Digital, QRIS Jadi Standar Transaksi

Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam mendorong digitalisasi di tubuh perusahaan daerah (Perusda) di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama seluruh direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (2/6/2025).

Salah satu sorotan utama dalam agenda tersebut adalah penerapan transaksi non tunai melalui sistem QRIS. Menurut Munafri, penggunaan QRIS tidak hanya mendorong efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat pengawasan serta meminimalkan potensi kebocoran anggaran.

“Langkah ini tidak hanya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, tetapi juga sejalan dengan semangat tata kelola BUMD yang bersih dan profesional,” ujarnya. Dikutip dari tribun-timur.com

Ia menekankan bahwa seluruh pembayaran di lingkungan BUMD harus segera beralih ke sistem digital. “Ke depan, semua pembayaran dilakukan secara digital, tidak ada lagi pembayaran tunai,” tegas Munafri.

Dua Perseroda Besar Akan Dibentuk

Selain transformasi digital, Munafri juga mengumumkan rencana restrukturisasi BUMD menjadi dua entitas besar, yakni Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur. Perusda Rumah Potong Hewan (RPH) akan dikembangkan menjadi Perseroda Pangan, sementara Perusda Terminal akan diarahkan menjadi Perseroda Infrastruktur.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fokus layanan dan efisiensi operasional masing-masing perusahaan.

Pembentukan BPN untuk Kurangi Ketergantungan Pinjaman Online

Dalam bidang pembiayaan, Pemkot Makassar tengah mempersiapkan pembentukan Badan Pembiayaan Nasional (BPN) sebagai mitra transaksi bagi ASN dan masyarakat. Kehadiran BPN diharapkan dapat menjadi solusi atas maraknya pinjaman online yang membebani keuangan pegawai.

“Saya tekankan bahwa fokus utamanya bukan pada keuntungan semata, tetapi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” tambahnya.

Penataan Parkir dan Pasar Tradisional Jadi Sorotan

Terkait pendapatan daerah, Munafri menyoroti pentingnya penataan sistem parkir dan optimalisasi pendapatan dari pasar-pasar tradisional. Ia meminta agar praktik parkir liar segera dihentikan dan pengelolaannya terpusat secara profesional.

“Kalau parkir, harus satu yang berkuasa. Tidak boleh lagi ada parkir liar di pasar,” ucapnya.

Hadirkan Berbagai Pihak

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Ricky Satria, serta Tim Ahli Pemkot Makassar, Andi Hudli Huduri dan Dara Nasution. Hadir pula seluruh jajaran direksi Perusda, di antaranya:

• Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad

• Plt Direktur Keuangan PDAM, Nanang Sutarjo

• Plt Dirut Parkir, Adi Rasyid Ali

• Plt Direktur Utama, Ali Gauli Arif

• Plt Direktur Keuangan, Aiman

• Dari Perumda Terminal Makassar Metro: Plt Dirut Elber Makbul Amin dan Plt Direktur Keuangan Amir Hamzah