Ekonomi Makassar Tumbuh 5,39 Persen di Akhir 2025, Lampaui Nasional dan Sulsel
MAKASSAR — Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mencatatkan kinerja impresif pada akhir 2025. Ekonomi Makassar tumbuh sebesar 5,39 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan, di tengah tantangan perlambatan ekonomi global.
Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian positif tersebut dibarengi dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,6 hingga 2,7 persen. Kondisi ini menunjukkan stabilitas harga tetap terjaga serta daya beli masyarakat berada pada level yang relatif aman.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali mencerminkan fondasi ekonomi kota yang cukup kuat. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Munafri dalam Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun DPRD Kota Makassar bertema “DPRD Kota Makassar Membaca Isu, Merespon Aspirasi” yang digelar di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Rabu (24/12/2025). Dikutip dari tribunnews.com
Di sektor kepemudaan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Makassar mengalami lonjakan signifikan. Dari target awal 59 poin, hasil survei terbaru menunjukkan IPP Makassar mencapai 65 poin, melampaui rata-rata nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemerintah Kota Makassar menilai peningkatan IPP tidak terlepas dari hadirnya berbagai ruang pemberdayaan anak muda, salah satunya Makassar Creative Hub. Fasilitas ini menjadi pusat pengembangan kapasitas, peningkatan keterampilan, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif generasi muda.
Ke depan, Pemkot Makassar berencana memperluas program tersebut. Pada 2026, Makassar Creative Hub ditargetkan bertambah menjadi empat unit yang tersebar di sejumlah wilayah kota.
Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar tercatat mencapai 87,2 persen. Meski tergolong tinggi, pemerintah mengakui kualitas pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan.
Munafri menegaskan pemerintah tidak ingin terjebak pada klaim seremonial atau sekadar perbandingan dengan kota-kota besar dunia. Fokus utama pembangunan diarahkan pada dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“Biarkan proses pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika dampaknya nyata, apresiasi akan datang dengan sendirinya,” katanya.
Dalam empat tahun ke depan, Pemkot Makassar akan memaksimalkan perbaikan layanan publik agar lebih cepat, responsif, dan tepat sasaran. Arah pembangunan pun bergeser dari sekadar good governance menuju impactful governance.
“Kita bergerak dari good governance ke impactful governance, yaitu pemerintahan yang menghadirkan dampak ekonomi, sosial, dan kesejahteraan secara nyata,” tegas Munafri.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mencakup persoalan sosial, ekonomi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan solutif.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Dengan keterlibatan semua pihak, pembangunan Kota Makassar dapat berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat dan menjawab tantangan ke depan,” ujarnya.
